Koruptor Asahan Belum Tersentuh Hukum, Dimana Keadilan?

Asahan (PASTI Indonesia) – Laporan korupsi, pencucian uang hingga penggelapan Aset mungkin sudah memenuhi ruang kerja beberapa Instansi Penegak Hukum di Republik ini, namun faktanya untuk membongkar Kejahatan Kemanusian Luar Biasa yang dilakukan oleh Bupati Asahan, yakni Taufan Gama Simatupang (TGS) ini, semacam mencari jarum didalam tumpukan Jerami.

Padahal jika ingin ditelusuri, untuk membongkar korupsi dan penggelapan Aset Yayasan sebuah Pesanteren terkenal di Asahan ini tidaklah sulit, apalagi ditambah bukti-bukti yang sudah sangat jelas  dan terang benderang. namun tampaknya memang tidak ada keseriusan aparat penegak hukum dalam penangganan kasus tersebut,bahkan seolah berlomba-lomba melindungi skandal besar ini.

Tidak tanggung-tanggung, kasus ini 4 (empat) kali di SP3 oleh pihak kepolisian,tepatnya POLDA Sumut. Padahal temuan KPK sendiri menjelaskan bahwa didalam Laporan LHKPN, Taufan Gama Simatupang sendiri mengakui dan memasukkan Yayasan Pesanteran Modern Daar Al Uluum (YPMDU) Asahan adalah miliknya. ini adalah jelas sebuah penggelapan Aset Yayasan, tidak tanggung-tanggung sebagian tanah milik yayasan yang seharusnya diperuntukkan untuk Umat, dipakai untuk membangun Rumah yang bersangkutan.

Kelancangan Taufan Gama Simatupang (TGS) ini bukan tanpa sebab, jauh hari sebelum mengklaim YPMDU sebagai aset pribadi di laporan LHKPN, TGS rupanya sudah merubah seluruh struktur Yayasan tanpa persetujuan para pihak  yang terlibat pada pendirian Awal Yayasan. Tentunya akta perubahan ini bisa timbul karena adanya kesaksian Palsu yang diberita acarakan kemudian tertuang menjadi Akta Perubahan No.12 Tahun 1995. TGS yang merasa lahir dari Trah pejabat maupun aparat penegak hukum, semakin membuatnya PEDE dalam mengambil keputusan atau tindakan yang melanggar hukum, hal ini terbukti hingga detik ini, betapa sulitnya membongkar skandal yang terjadi di Asahan sana.

Dibeking Elit Politik, Pejabat maupun Aparat Penegak Hukum

Dengan melihat kelakuan “Kebal Hukum” TGS, dan perlakuan “Istimewa” dari Aparat Penegak Hukum, tentunya tidak mungkin kita mengatakan semua itu serba kebetulan! melihat latar belakang trah pejabat dan aparat penegak hukum, tentu jelas Kekuatan Besar sedang berdiri melindungi TGS. Hal ini dapat dibuktikan dengan 4 kalinya SP3 oleh POLDA Sumut, tanpa dasar kuat. KPK yang melakukan Supervisi hanya dapat mengiyakan perbaikan LHKPN TGS dengan mengeluarkan Aset YPDMU bukan lagi sebagai kepemilikan Pribadi TGS. Ada Apa dengan KPK? tebang pilih sebagaimana kebiasaan lama? atau memang intervensi politik lebih tinggi daripada keberanian untuk membongkar Skandal Korupsi di Asahan. Hebat sekali TGS, Setya Novanto mungkin harus belajar ke Asahan kemarin itu daripada hanya sekedar Polemik “Benjolan Bakpau”. Kapolda baru yang notabenenya sahabat Sekamar dan Seangkatan dengan Kapolri, yang di kirim untuk membenahi POLDA Sumut, dalam persoalan terkait TGS ini, hanya mampu berdiam diri.

KEADILAN adalah BARANG Termahal Di Republik Ini

Keadilan seharusnya menjadi Nilai dan Dasar Utama dalam Negara berdaulat, namun faktanya dalam Republik Indonesia tercinta, Keadilan itu adalah sesuatu yang termahal untuk dimiliki dan tersulit untuk di cari. hal ini terbukti betapa sulitnya membongkar skandal di Asahan ini, apakah Harus menunggu pergantian Presiden? karena TGS ini adalah Kader Partai Pemenang Pemilu, yang tentunya secara berat hati harus membongkar aib kader sendiri? bahkan aksi di depan Istana untuk ketegasan terhadap kasus ini saja tidak di pedulikan oleh Presiden Rakyat, atau harus menunggu Tuhan yang memanggil Pulang TGS, dan biarkan Tuhan yang membuat perhitungannya nanti? tidak seperti itu seharusnya! Pedang Keadilan itu Buta, tidak melihat dan tidak memihak! Sebagai Negara Hukum, maka Supremasi Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya. Yang Salah harus berani dikatakan salah, yang benar harus berani dikatakan benar. Seperti itu seharusnya Hukum berbicara! Bukan adil bagi mereka yang beruang, sedangkan mereka yang tidak beruang harus dibuang.

PASTI Indonesia dalam hal ini, masih Percaya Presiden Jokowi masih menjadi Pilihan terbaik saat ini, karena itu sekiranya Presiden harus membuka Ruang Keadilan dan menerima pengaduan ini langsung melalui Staf Khusus Presiden, Supaya Permasalahan ini dapat menjadi terang benderang, dan keadilan betul-betul dirasakan masyarakat terutama di Asahan, yang saat ini mungkin merasakan kezholiman dan ketidak adilan atas upaya dan proses hukum terhadapa Taufan Gama Simatupang tersebut. (admin)

Link berita terkait :

Diduga Memiliki Beking Kuat, Bupati Taufan Gama Simatupang Kerap Lolos Dari Jerat Hukum.

 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *