24
Fri, Nov

Koruptor Masih Di-Biarkan BEBAS! Salah Siapa?!!! Ulasan Lengkap PASTI Indonesia.

Anti Korupsi
Typography

Jakarta, PASTI Indonesia - Koruptor di Tanah Papua masih di biarkan bebas leluasa dan duduk di bangku nyaman kekuasaan, lalu siapa yang harus kita salahkan? Sistem Pemerintahan yang buruk? Hukum yang mudah di perjual-belikan atau Para Penegak Hukum yang bermental Pencuri? Miris memang, sepertinya hal-hal itu menjadi Lumrah, dan akhirnya melahirkan sebuah Lingkaran Setan. Yang Awalnya lurus-lurus terpaksa bermain dan korupsi, karena sistem ditanamkan seperti itu, yang awalnya keras melawan korupsi akhirnya terpaksa diam karena Keadaan, semakin dia melawan semakin Terpuruk akhirnya demi ekonomi, Pekerjaan dan Jabatan, mereka dipaksa untuk menyerah melawan Korupsi.

Jakarta, PASTI Indonesia - Koruptor di Tanah Papua masih di biarkan bebas leluasa dan duduk di bangku nyaman kekuasaan, lalu siapa yang harus kita salahkan? Sistem Pemerintahan yang buruk? Hukum yang mudah di perjual-belikan atau Para Penegak Hukum yang bermental Pencuri? Miris memang, sepertinya hal-hal itu menjadi Lumrah, dan akhirnya melahirkan sebuah Lingkaran Setan. Yang Awalnya lurus-lurus terpaksa bermain dan korupsi, karena sistem ditanamkan seperti itu, yang awalnya keras melawan korupsi akhirnya terpaksa diam karena Keadaan, semakin dia melawan semakin Terpuruk akhirnya demi ekonomi, Pekerjaan dan Jabatan, mereka dipaksa untuk menyerah melawan Korupsi.

PASTI Indonesia sendiri merangkum beberapa Koruptor besar Tanah Papua yang hingga detik ini masih Melenggang Bebas dari Proses Hukum dan masih dapat duduk manis dalam Bangku KEKUASAAN berkat Perlindungan Apik yang di perankan oleh Aparat Penegak Hukum, Diantaranya :

  •  Korupsi Kabupaten Fakfak (Pelaku : Mohammad Uswanas, Status Bupati)

Korupsi di Kabupaten Fakfak, khususnya yang di lakukan Oleh M. Uswanas bukan baru ini saja tercium. pada Tahun 2012, M.Uswanas dan Kaki tangannya di laporkan terkait Korupsi pengadaan ALKES di Rumah Sakit Umum Fakfak sebesar 17 Milyar Lebih yang melibatkan anak angkat M.Uswanas yang juga saat ini menjadi ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia, Kemudian di susul Laporan Korupsi Pengadaan Sapi, sebesar Puluhan Milyar, hingga yang teranyar di laporkan oleh PASTI Indonesia adalah Kasus Markup pengadaan SoundSystem yang merugikan negara sekitar 4 milyar lebih, Laporan PASTI Indonesia sendiri sudah sampai ke Meja Deputy Penindakkan, tapi agaknya Deputy Penindakan sendiri terlalu takut untuk mengambil langkah lebih mendalam terkait persoalan ini, selain masuk ke KPK, laporan pengadaan Soundsystem ini sendiri sudah di periksa oleh Tipikor Polda Papua Barat, namun SP2HP kasus ini hingga ini masih mengambang. Dalam Proses kasus Terakhir yakni Pengadaan SoundSystem, Sebenarnya persoalan kasus ini sangat mudah, dan bila di terapkan hukum positif yang benar, maka M.Uswanas sendiri hari ini tentu sudah menjadi pesakitan di pengadilan Tipikor. Peranan lain dari Kajari Fakfak tidak kalah penting, ketika kasus pertama ini di laporkan oleh Masyarakat kepada Kejaksaan Fakfak, dengan Cermat Kajari Fakfak, Rilke Jeffy Huwae dengan cerman mempetieskan Kasus tersebut, dengan Memo Cantik "Tunggu saya bertemu dengan Kajati papua". Sampai Saat ini M.Uswanas masih Menjabat sebagai Bupati Fakfak, seperti Episode Film India, Tanpa ada perasaan Bersalah sedikit pun. Yang bersangkutan tetap memimpin bah Raja di tengah Rimba.

Sedikit tambahan untuk diketahui Public, Untuk Kasus ALKES sendiri melibatkan menteri kesehatan di era SBY,Endang Rahayu Sedyaningsih, dan kasus ALKES sendiri sempat sampai ke Meja Kejaksaa tinggi Papua, Namun Oleh Kajati Saat itu, Maruli Hutagalung, Kasus tersebut dipetieskan.

  • Korupsi Mamberamo Raya (Pelaku : Demianus Kyeuw-Kyeuw, Status Mantan Bupati/Status Saat ini Maju sebagai Calon Bupati Kabupaten SARMI & Thomas AE Ondy,Status Mantan Bendahara Umum Kabupaten Fakfak/Status saat ini Bupati Biak Numfor)

Korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya juga menjadi catatan yang menarik, dimana Korupsinya sendiri mencapai hampir sekitar 300 Milyar, yang melibatkan 2 orang Sahabat yakni Deminaus Kyeuw-Kyeuw dengan Thomas AE Ondy.

Demianus Kyeuw-Kyeuw : Selama Menjabat sebagai Bupati, tentunya kasus Korupsinya tidak tersentuh hukum sama sekali, bahkan terakhir ketika sedang Pilkada Mamberamo Raya, Demianus Kyuew-Kyeuw dengan kekuatan dananya mampu menggagalkan pilkada hingga harus mengulang sebanyak tiga kali, walau akhirnya tetap kalah juga karena masyarakat sudah tidak mempercayai yang bersangkutan sebagai pemimpin. Dan hebatnya setelah berhenti menjadi Bupati karena tidak terpilih, yang bersangkutan masih mampu membeli mahar PARPOL untuk maju menjadi kandidat Bupati di SARMI dan KPU pun seolah Menyikapi dengan Santai dengan meloloskan Kandidat-Kandidat terindikasi Korupsi. Miris, Dugaan Korupsinya sendiri di Peti-eskan oleh Kejaksaan Tinggi Papua, Surat Supervisi KPK hanya selalu di jawab dengan jawaban Sedang dalam Proses Pendalaman dan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi. Luar biasa memang negeri ini, Koruptor dilindungi dengan Apik, sendangkan maling sendal harus hidup bermalam-malam dibalik jeruji besi.

Thomas AE Ondy : sebagai selama menjabat sebagai Bendahara Umum Kabupaten Sarmi, Thomas Ondy tidak tanggung-tanggung bersama dengan Demianus Kyeuw-Kyeuw membabat uang APBD Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 300Milyar lebih, Pengakuan Ondy sendiri melalui surat Pertanggung jawaban yang dibuatnya saat terpilih menjadi wakil Bupati Byak, hampir sekitar 200 Milyar lebih uang yang tidak pakainya. sampai detik ini surat pertanggung jawaban tersebut hanya menjadi alat untuk melindunginya dari proses hukum, untuk realisasi pergantian uangnya sendiri, sampai detik ini tidak pernah dilakukan. Secara logis, dalam surat pertanggung jawaban tersebut, Ondy mengatakan akan menganti uang tersebut dengan di cicil selama setahun. bila dibagi 12bulan, maka perbulannya ONDY harus menganti sebesar 2milyar. akan menganti dari mana uang sebesar itu? dengan korupsi lagi? Ondy termasuk manusia beruntung, tidak lama menjabat sebagai wakil bupati, Bupati Byak Numfor terpilih tertangkap karena korupsi, secara otomatis maka Ondy menjadi Bupati Byak Numfor. Dengan Menjadi orang no.1 di Byak Numfor, semakin Aroganlah Thomas AE Ondy. Pernah Satukali seorang Wartawan bertanya mengenai kasus korupsinya di Mamberamo Raya, tanpa Ragu, Ondy melayangkan pukulan dan makian kepada wajah wartawan tersebut. Luar biasanya adalah, Laporan penganiyayaan tersebut dilaporkan kepada Aparat Kepolisian daerah, namun yang terjadi bukanlah proses hukum, tapi perdamaian dengan diatur dengan skeman Apik. Selain kejadian itu, beberapa Mahasiswa yang kerap kritis mempersoalakan Kasus Korupsi Thomas Ondy juga kerap mendapatkan Ancaman, salah satunya bernama Alvares Kapisa, bahkan ancaman terhadap alvarez bukan lagi ancaman kekerasan namun sudah kepada Seruan Pembunuhan. Dan seperti cerita lama, setiap persoalan yang menyangkut nama Ondy selalu tidak pernah di proses Hukum. Ondy sendiri sudah bak Raja Muda di Byak Numfor, dikarenakan Ondy sendiri dikenal merupakan Sahabat Kental dari Tito Kanarvian, Mantan Kapolda Papua dan saat ini menjabat sebagai Orang Nomor 1 di Institusi Kepolisian, Yakni Kapolri. Kasus Korupsi Ondy sendiri, sudah ditelisik KPK sejak lama, namun untuk Proses Eksekusinya selalu terhalang oleh Supervisi. Agaknya Supervisi saat ini menjadi salah satu alat untuk memperlambat proses Hukum dan menjadi Tameng untuk melindungi para Koruptor. Thomas AE Ondy Sendiri berencana untuk maju kembali sebagai Bupati Byak Numfor, dan Agaknya ini bukan sesuatu yang mengejutkan, dengan kekuatan Penguasaan Uang yang di milikinya saat ini, kemungkinan besar juga Thomas Ondy dapat membeli semua Mahar Partai dan menjadi Calon tunggal dalam pilkada 2018 Nanti.

Untuk Kasus Mamberamo Raya Sendiri, Perkara Kasusnya Dihambat di Kejaksaan Tinggi Papua, KPK melalui Kejaksaan Agung memberikan Tekan untuk segera dilakukannya Penyelidikan, namun setiap Proses Penyelidikan sendiri mengalami Kebuntuan, karena "orang Dalam" di Kejaksaan Tinggi sendiri sudah memberikan Arahan kepada Thomas A.E Ondy untuk membuat surat Pertanggung Jawaban supaya Proses Hukum tersebut tidak dapat berjalan. Tentu Kajati Papua saat itu, Maruli Hutagalung sangat berperan Aktif dalam pengamanan Perkara ini, dan sudah menjadi Rahasia Public juga bahwa Maruli Hutagalung hanya Pandai berkoar-koar di mulut soal penindakan terhadap Koruptor, namun kedua tangan terbuka lebar untuk menerima "Perdamaian" para koruptor. Mengenai Kasus Penculikan dan Pembunuhan di Mamberamo Raya,dalam Skema Kecelakaan Kapal Cepat Speed Boat, Kepolisian Saat itu melalui Kapolda Papua, Tito Canarvian menyatakan Bahwa itu adalah Murni Kecelakaan dan Kasus di Tutup. Padahal beberapa Investigasi Independen menemukan Fakta mengarah pada Kepentingan Politik yang melibatkan Demianus Kyeuw-Kyeuw terkait Pilkada di Mamberamo serta keikut sertaan Thomas AE Ondy sebagai Jenderal Lapangan terkait Proses itu, dan beberapa Korban yang hilang  terindikasi masih Hidup dan di culik.

  • Korupsi Kabupaten Kaimana (Pelaku : Matias Mairuma, Bupati Kaimana)

Kaimana sebenarnya hanya sebuah Kabupaten baru hasil pemekaran dari Fakfak, namun Tampaknya Budaya Korupsi juga tidak jauh-jauh dari sana. sebut saja langsung Pelakunya, Bupati Kaimana, Matias Mairuma. Orang ini boleh dikatakan sebagai Mafia sesungguhnya,bagaimana tidak selain skandal korupsi, skandal pemalsuan dokumen indentitas kelahiran dan pengrusakan kantor Capil ala Koboy juga luput dari Proses hukum. Bahkan Matias Mairuma tidak sungkan-sungkan melakukan Ancaman ataupun kriminalisasi terhadap siapapun yang berani mengkritisi atau membeberkan kasus skandalnya, salah satunyas menimpa Penggiat Anti Korupsi Kaimana,Mudasir Bogra, yang terus di Intimidasi dan di Kriminalisasi, belum lagi beberapa orang lain di daerah Kaimana yang juga merasakan hal sama. Soal Pemalsuan dokumen Indentitas kelahiran, hal ini tentu bukan pekerjaan Matias seorang diri, melibatkan banyak Institusi termasuk Pihak Sekolah, Universitas dan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak. Ketika kasus pemalsuan dokument indentitas ini merebak, serta mertalah PENGADILAN Negeri Fakfak berperan aktif dengan mengeluarkan putusan penetapan yang dimana sidangnya sendiri tidak diketahui kapan, dan oleh siapa dengan saksi fakta siapa, namun langsung keluar sebuah surat penetepan yang di sahkan berkat kinerja telaten Ketua Pengadilan Negeri Fakfak. Ketika Masyarakat Mulai mempersoalkan hal tersebut, Matias Mairuma tidak ragu-ragu menggerakan Massanya untuk membuat Dukungan tandingan dan malam harinya yang bersangkutan melakukan pengrusakan ala Koboy. Kasus ini pengrusakan ini sendiri sudah di laporkan kepada aparat penegak hukum kepolisian resort Kaimana, seperti biasa hukum itu tajam kebawah dan tumpul keatas maka tidak ada proses hukum apapun terkait pengrusakan ini. Untuk Kasus Pemalsuan Dokumen itu sendiri sudah di laporkan kepada Polda Papua dan Papua Barat yang dimana saat itu Tito Kanarvian sebagai Kapolda Papua dan  Paulus Waterpauw sebagai Kapolda Papua Barat, dan berkas sudah bolak-balik Jakarta, namun berkat Permainan Apik Matias Mairuma, kasus Pemalsuan Dokumen itu sendiri di SP3 kan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk Kasus Pemalsuan Dokumen Indentitas diri, selain di laporkan Ke Kepolisian, persoalan tersebut juga di laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Papua, dan seperti cerita biasanya, kembali menyeret nama Maruli Hutagalung, Kasus tersebut "Mati beku" dan bahwa ketika hendak di Gugat di Pengadilan Tinggi (Karena Pengadilan Negeri Fakfak sudah terindikasi orang Matias Mairuma) gugatan tersebut ditolak hanya karena LEGAL STANDING penggugat. lucunya Pengadilan Tinggi tidak melihat substansi persoalan, namun lebih kepada legal standing yang dimana Forkapek saat itu sebagai perkumpulan ditolak Legal Standingnya.

Tidak Mau kalah dengan Thomas AE Ondy, Matias Mairuma juga kerap mengatakan bahwa dirinya di lindungi oleh Kapolri, Tito Canarvian,serta selalu menjual nama Kapolri untuk melindungi semua tindak tanduknya, Luar Biasa!!! Mengenai Kasus Korupsinya, tidak kalah Heboh juga, Mulai dari Kasus Proyek Pembangunan Gedung DPRD kaimana yang masih mangkrak layaknya Hambalang di Bogor, hingga yang terbaru adalah kasus Program Pendidikan Abal-abal Ke German yang merugikan Negara sebesar 22 Milyar serta memakan korban 4 anak-anak dari Suku Asli Kaimana. Terkait kasus Proyek Mangkrak sendiri, desas-desus sudah merebak mulai dari bulan 11 November 2016, dari sumber terpercaya di Tipikor Manokwari sana, Matias Mairuma sudah Tersangka, namun anehnya hingga saat ini Matias Mairuma Sendiri masih belum di Tahan dan di Proses secara hukum. Salute memang dengan Mafia satu ini. Mengenai Kasus Program Abal-abal ke German ini,banyak catatan Menarik yang sudah di rangkum oleh PASTI Indonesia :

  1. Saat Kasus ini Mulai Merebak di Public terkait dengan Ke-empat anak yang dipulangkan dari German, karena memang visanya hanya visa Kursus, Matias Mairuma sendiri sedang sibuk tour EURO untuk menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di luar negeri. dan ketika ke-empat adik-adik ini datang ke PASTI Indonesia untuk memberikan pengakuan secara terang benderang,terkait dengan adanya indikasi Eksplotasi Anak-anak guna kepentingan politik menuju Pilkada Kaimana. Setalah Video tersebut Ramai dan menjadi Sorotan. Maka Keempat adik-adik ini (yang memang tinggal di Tempat yang di sediakan Pemda Kaimana, dan di jaga ketat oleh Preman-Preman) di Intimidasi dan di Paksa untuk melakukan Pengakuan Kontradiksi, yakni mengakui bahwa seolah-olah pengakuan mereka kepada PASTI Indonesia adalah Fiktif dan terpaksa, dan tidak tanggung-tanggung yang lucu nya adalah Adik-adik ini kemudian dipaksa datang ke KOMNAS HAM untuk mencabut Laporan, terkait dugaan Eksploitasi anak tersebut. Padahal PASTI Indonesia sendiri belum memberikan Laporan Apapun kepada KOMNAS HAM terkait hal ini, PASTI Indonesia hanya datang memberikan Informasi kepada KOMNAS HAM bahwa ada dugaan terjadi hal seperti itu, dan Kemudian Mudasir Bogra hanya melaporkan Kasus Kriminalisasi yang menimpa dirinya. Sangat lucu sekali bukan, sebuah ketakutan Luar biasa karena aibnya terbuka, maka melakukan Kesalahan SALAH SASARAN. Laporan Mudasir soal Indimidasi dan Kriminalisasi kok mau di Cabut oleh ke-empat adik-adik tersebut yang memang sedang dibawah kondisi tertekan. Dimana dalam video Rekaman versi Mereka Sendiri (orang-orang suruhan Matias Mairuma) keempat adik-adik itu sendiri kewalahan dan tampak binggung menjawab pertanyaan dari Komnas Ham. Lalu supaya tidak malu dan dicap tidak tanggung jawab, maka Matias Mairuma mengutus Dinas Pendidikan kaimana, untuk memasukan ke-empat adik-adik ini ke Kampus Universitas Jakarta dengan Status Calon Mahasiswa Jurusan Olahraga. Miris Sekali adik-adik yang memiliki cita-cita tinggi sebagaimana keinginan mereka, dipaksakan masuk ke Jurusan Olahraga. Tentunya hati kecil adik-adik ini tidak menerimanya, 2 Adik-adik dari ke empat adik-adik tersebut memilih tidak ingin kuliah disana, dan "Melarikan diri" dari penampungan yang disediakan Pemda Kaimana dengan Penjagaan Preman yang ketat! kemudian kedua adik-adik ini memilih pulang ke kampung halaman dan menceritakan hal yang sebenarnya terjadi menimpa mereka. karena sejak merebak Bupati mati-matian menebar issu-issu palsu demi menutupi kesalahannya, yakni adik-adik ini hanya menjadi pemabuk disana. Padahal biaya yang seharusnya untuk mereka saja dicatut oleh Pihak ketiga yang di libatkan Pemda Kaimana dalam program Abal-abal Pendidikan ke German, Pihak Ketiga tersebut adalah Richard Ang, seorang Keturunan Tionghoa yang berdiam di Jakarta, yang bersangkutan juga yang kerap mengintimidasi keempat adik-adik ini supaya tidak berbicara keluar terkait kasus ini.