21
Thu, Sep

Fakfak, PASTI Indonesia – Sepertinya sudah menjadi pemandangan umum dimanapun juga, dalam setiap kampanye Calon legislatif, mereka yang menjadi Calon wakil Rakyat mengumbar sejumlah janji dan mengklaim apabila kelak terpilih akan menjadi corong utama masyarakat yang diwakilinya. Namun untuk membuktikan hal itu, agaknya seperti sebuah Retorika belaka. Hal yang sama juga di tunjukkan oleh Wakil Rakyat di DPRD Fakfak, sejak mencuat persoalan 501 yang diangkat oleh Formasi, Mereka yang mengaku dirinya sebagai Wakil Rakyat seolah hilang dari pandangan Rakyat yang sudah beberapa kali menduduki gedung DPRD Fakfak. Dan yang benar-benar mewakili rakyat hanyalah 4-5 orang saja.

Hilangnya Sejumlah besar anggota Dewan ini bukan tanpa sebab, Usut Punya Usut mereka yang “menghilang” itu terindikasi jelas memiliki kedekatan dengan Eksekutif, yakni Bupati Fakfak Saat ini yang memiliki banyak Skandal korupsi besar! Bukan tanpa dasar juga, menghilangnya sejumlah besar anggota Dewan ini disinylalir karena mendapatkan Ancaman terkait beberapa Proyek di Fakfak. Hal ini dibuktikan melalui Teman Dekat Bupati fakfak, yang juga menjadi Tameng Pelindung Bupati Fakfak yaitu Kajari Fakfak. Beberapa waktu lalu, Kajari di Suruh bernyanyi terkait Perjalanan Dinas Wakil Rakyat maupun sejumlah Proyek yang di duga melibatkan sejumlah nama-nama anggota Dewan di Fakfak tersebut. Hebat memang Kajari ini, Begitu banyak Skandal Korupsi Bupati tidak pernah diNyanyikannya, Wajar juga karena ini menyangkut Dapur dan Periuk Nasi Kajari fakfak.

Puncak Kemarahan Rakyat

Dengan tontonan model seperti ini yang di tunjukkan oleh Sejumlah Wakil Rakyat, ditambah kondisi Ekonomi Fakfak yang sedang terpuruk akibat korupsi dan beberapa Skandal Mark Up, yang dimana semakin mempersulit kehidupan Masyarakat Fakfak saat ini. Maka tidak menutup kemungkinan, Kemarahan Rakyat akan mencapai titik Puncaknya! Rakyat Fakfak sebagai Pemilik suara dan Kedaulatan, tentunya kapanpun dapat mencabut Mandat Pemimpin Daerah maupun Wakil Rakyat, baik melalui Mosi Tidak Percaya ataupun PETISI Rakyat yang akan berakhir pada PAW untuk Wakil Rakyat tersebut dan Berhentinya sang Kepala Daerah. Dengan Kemarahan Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka tanpa harus menunggu Ayam Tumbuh Gigi, Jabatan Bupati sebagai pengemban Amanah Dapat dicabut kapanpun oleh Rakyat.

501 adalah Skandal Besar Pembunuhan Demokrasi Rakyat!

Terkait 501 ini, seperti yang sudah PASTI Indonesia angkat  sebelumnya. Adalah sebuah skandal besar yang telah membunuh Demokrasi sebagaian besar Rakyat Fakfak serta telah menipu Pemerintah Pusat. Tentunya hal ini sangat mencoreng Kabupaten Fakfak itu sendiri, ditambah tingkah laku Sejumlah Anggota Dewan yang Menghilang tatkala Masyarakat menunggu Jawaban Jelas terkait penyelesaian 501 tersebut. Jawaban Jelas telah diberikan KPU-RI terkait 501 ini, maka jelas pula Bahwa Jabatan Bupati Fakfak saat ini tidak Sah. Bagaimana dapat di katakan sah? Sebuah Dokument Rekayasa yang telah mengaburkan Fakta dipakai menjadi dasar sebuah PILKADA. Memang sebagian orang di pakai untuk mencoba membangun Opini ditengah Masyarakat Bahwa Pilkada Fakfak Telah Selesai! Memang benar Pilkada Fakfak telah selesai, namun Terjadi Mal Administrasi selama proses PILKADA tersebut. Fakta itulah yang berusaha dikaburkan dan dihilangkan oleh sebagaian orang! Karena itulah Hasil Pilkada Fakfak tidak Sah.

Bupati Ayam Tumbuh gigi!

Sebuah pelecehan kepada kedaulatan Rakyat dipertontonkan oleh Bupati Fakfak kepada Publik fakfak, melalui Kata-kata bahwa dirinya adalah Bupati sah, dan harus menunggu ayam tumbuh gigi baru dapat menurunkannya sebagai Bupati. Kata-kata yang sangat Arogan! Bupati sepertinya lupa, kekuasaan dan kedaulatan ada ditangan Rakyat, Bupati Hanyalah pengemban Amanah Rakyat! Apabila Rakyat sudah di Khianati, maka kapanpun Rakyat dapat mengambil kembali Amanah mereka! Apalagi ditambah semakin Jelasnya Skandal terkait 501, maka Tanpa Ayam Tumbuh gigi, Bupati Tidak Sah dari hasil PILKADA Mal Administrasi kapanpun dapat di cabut Amanahnya! Wong tidak Sah, Menteri Dalam Negeri sendiri saja tidak memberikan tandan tangan dalam Surat SK Pengangkatan tersebut, hanya diwakili oleh Pembina Utama Madya.  Yang secara implisit dapat digambarkan, MENDAGRI sendiri siap memperbaiki SK Pengangkatan tersebut apabila dikemudian hari terjadi Kesalahan dalam Keputusan Pengangkatan Tersebut, oleh karena itu Mohammad Uswanas tidak perlu terlalu menyombongkan diri. Nanti biarlah 501 sendiri akan menjadi Gigi Roda untuk membuktikan bahwa Hasil Pilkada Fakfak kemarin adalah MAL Administrasi dan tidak Sah. 

PASTI Indonesia sendiri sudah menyiapkan beberapa laporan terkait 501 dalam pilkada Fakfak, diantaranya Pidana ke BARESKRIM Mabes Polri, Mal Administrasi ke Ombudsman dan Suap ke KPK-RI. Serta PASTI Indonesia sedang mempelajari beberapa nama Anggota Dewan yang selama ini mangkir dari Rapat Dewan terkait 501. Kalau memang terbukti sejumlah anggota dewan tersebut tidak dapat manjadi corong Aspirasi Rakyat, maka PASTI Indonesia juga tidak segan untuk menjadi Corong Masyarakat untuk malaporkan Nama-Nama tersebut kepada Para Pemimpin Parpol tersebut untuk dilalukan PAW serta apabila memang terindikasi memiliki Skandal Korupsi, maka PASTI Indonesia juga tidak akan ragu untuk segera meng-KPK-kan para wakil Rakyat tersebut daripada hanya sekedar menjadi Tameng Bupati hasil Mal Administrasi untuk menghindari Rapat Rakyat terkait 501, atau menjadi alat dari Kajari yang tujuannya mengamakan Bupati hasil Pilkada mal administrasi. (arlx)

Jakarta, PASTI Indonesia – Menindaklanjuti surat jawaban KPU dengan Nomor 241/KPU/III/2017 yang tidak mampu menjawab  secara utuh kebenaran surat edaran 501, serta melihat kembali seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak 2015 yang sangat Cacat Hukum. Maka semakin memperjelas bahwa telah terjadi sebuah Permufakatan Jahat,mulai dari pendaftaran bakal calon hingga lahirnya sebuah surat saat ini kita kenal sebagai surat edaran 501.

Fakfak, PASTI Indonesia - Permainan anak-anak bernama Kucing-Kucingan,yang dimana yang satu mencari dan yang lainnya berlari serta bersembunyi, seperti itulah yang saat ini dipertontonkan kepada Publik Fakfak oleh Bupati Fakfak dan sebagian besar Anggota DPRD yang katanya Wakil Rakyat. Masyarakat seolah di persulit sekali untuk mendapatkan kebenaran terkait Persoalan 501 ini, disamping itu beberapa pihak juga tampaknya berupaya agar Penyelesaian persoalan 501 ini menjadi bias dan tidak berujung.

Jakarta, PASTI Indonesia - Melihat Semakin memanasnya situasi di Kaimana belakangan ini, Terutama setelah terbongkarnya Program Abal-Abal Studi Ke Jerman yang merugikan Negara Hampir sebesar 22 Milyar serta telah membunuh masa depan Anak-anak Adat Kaimana. Serta Kuatnya Indikasi Akan diciptakannya skema "Perpecahan dan Adu Domba Masyarakat" yang sebagaimana dahulu sering dilakukan oleh Bupati Matias Mairuma guna meng"amankan" Rezimnya. Indikasi ini bukan tudingan tanpa sebab, hal ini di perkuat dengan "Menghilangnya" Bupati yang seolah lari dari tanggung jawab, namun di sisilain terjadi pergerakan Massa yang bermunculan mendukung Bupati. sebagaimana

Jakarta, PASTI Indonesia – Sejurus dengan Persoalan yang sedang merebak di kabupaten Fakfak, terkait dengan Surat Edaran 501 yang akhirnya sudah mendapatkan Jawaban Terang Benderang dari KPU-RI, sehingga membuka Takbir Mal Administrasi Pilkada Fakfak 2015. Ya seperti itu juga Nasib Amus Atkana yang disinyalir kuat sebagai dalang lahirnya surat Edaran 501, Amus Atkana harus pupus dengan suara 0 dalam perebutan Kursi Komisioner KPU-RI.

Jakarta, PASTI Indonesia - Nama Amus Atkana mungkin tidak asing lagi untuk sebagian besar masyarakat di Papua Barat sana, Ketua KPU Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang mencoba peruntungan dengan melamar ke KPU RI sebagai Komisioner. Sepatutnya memang Pemerintah Pusat harus mendukung Masyarakat Asli Papua untuk dapat mengisi ruang-ruang pemerintahan di pusat, namun terkecuali untuk Amus Atkana ini! untuk Satu nama ini secara Khusus PASTI Indonesia sebagai Lembaga Anti Korupsi dan Penggiat Demokrasi menentang KERAS. Bukan Karena Sentimen Pribadi, namun ada Persolan dan Skandal Besar yang dilakukan dan digawangi oleh Amus Atkana.

Jakarta, PASTI Indonesia - Sudah hampir sebulan ini, situasi Kabupaten Kaimana cukup Memanas. hal ini tidak lain dikarenakan terbongkarnya kedok Bupati Kaimana, Matias Mairuma Atas Program Abal-Abal Pendidikan Ke Jerman yang merugikan negara hampir kurang lebih 22 Milyar lebih yang menggunakan APBD Kab Kaimana, dengan perincian :

  1. APBD Tahun 2014 = 6.000.000.000
  2. APBD Tahun 2015 = 6.445.000.000
  3. APBD Tahun 2016 = 9.700.000.000

Fakfak, PASTI Indonesia – Terjawab sudah Misteri Surat Edaran 501 Fakfak, sebagaimana yang Posting oleh Wakil Ketua DPRD Fakfak, Semuel Hegemur di Akun Facebook Pribadinya. KPU RI sudah memberikan Jawaban Resmi yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI sendiri, Juri Ardiantoro.

Fakfak, PASTI Indonesia - Datang lagi cerita dari fakfak, sepertinya masalah tidak pernah pergi dari Kabupaten penghasil Pala Tomandin, Fakfak ini. Sejak di pimpin oleh Mohammad Uswanas, Sejumlah masalah muncul silih berganti mulai dari Kasus Mega korupsi yang ikut ditutup-tutupi oleh Kajari fakfak,Rilke Jeffri Huwae, hingga yang teranyar adalah kasus dokumen KPU Pusat hasil Rekayasa dengan nomor 501 pada pilkada 2015 yang mengantarkan Mohammad Uswanas untuk duduk kembali sebagai Bupati.

Jakarta, PASTI Indonesia - Korupsi sepertinya sudah menjadi bagian tidak terpisahkan bila kita berbicara Soal Papua, Korupsi yang dibiarkan merejalela membunuh jutaan Harapan dan  Prestasi yang sebenarnya bisa dicapai oleh Masyarakat Asli Papua. Pembiaran Seperti ini Mungkin Skema yang memang sengaja diciptakan untuk melakukan "Pembodohan" dan menghambat pembangunan SDM Papua.

Fakfak, PASTI Indonesia - Berbagai cara di tempuh untuk mencari kebenaran terkait Surat Edaran 501 (yang diduga hasil rekayasa), disisi lain berbagai cara juga dilakukan untuk membiaskan dan menciptakan seolah 501 itu adalah benar sebuah Surat Asli tanpa Rekayasa. Seperti itulah Realitas yang terjadi saat ini di Fakfak, Seolah terjadi pertarungan antara Pandawa Melawan Kurawa dalam epos Mahabharat.

Jakarta, PASTI Indonesia - Sungguh Rusak mental-mental Pemimpin Daerah di Papua Sana, Sebut saja salah satunya Demianus Kyeuw-Kyeuw. Terlapor Korupsi Dana APBD Kab. Mamberamo Raya bersama Thomas AE Ondy (Bupati Biak Numfor saat ini) yang hampir merugikan Negara sebesar 300 Milyar selama menjabat sebagai caretaker dan Bupati di Mamberamo Raya.

More Articles...