18
Thu, Jan

Masyarakat Butuh Sarana Pendidikan & Kesehatan! Bukan Barak!

Sorotan
Typography

Jayapura, PASTI Indonesia - Puluhan Mahasiswa, Pemuda,Masyarakat Serta Pemuka Adat Tumpah Ruah ke Jalan untuk Menolak Pangkalan Militer di Biak Numfor dan Supriori, Aksi Hari ini (23/08/2016) di Komandoin oleh Mahasiswa-Mahasiswa  yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasa Biak (FPKB), bukan pertama kali Pula FPKB ini melakukan Aksi semacam ini, beberapa waktu lalu FPKB juga menyoroti Kasus Korupsi yang menggurita di Tanah Papua, Salah satunya adalah Korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya yang melibatkan Bupati Biak Numfor Saat ini Thomas Ondy.

Jayapura, PASTI Indonesia - Puluhan Mahasiswa, Pemuda,Masyarakat Serta Pemuka Adat Tumpah Ruah ke Jalan untuk Menolak Pangkalan Militer di Biak Numfor dan Supriori, Aksi Hari ini (23/08/2016) di Komandoin oleh Mahasiswa-Mahasiswa  yang tergabung dalam Forum Peduli Kawasa Biak (FPKB), bukan pertama kali Pula FPKB ini melakukan Aksi semacam ini, beberapa waktu lalu FPKB juga menyoroti Kasus Korupsi yang menggurita di Tanah Papua, Salah satunya adalah Korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya yang melibatkan Bupati Biak Numfor Saat ini Thomas Ondy.

Adapun Aksi hari ini juga bagian merupakan buntut dari kekecewaan Mahasiswa terhadap Kepala Daerah Biak Numfor, Yakni Terlapor Korupsi Mamberamo Raya, Thomas Ondy yang sampai saat ini tidak melakukan upaya Signifikan untuk Menolak Pembangunan Pangkalan Militer di Biak, serta bentuk kekecewaan Kepada Petinggi Dewan Adat di Biak yang mayoritas memilih bungkam, padahal Tanah Adatlah yang di pakai Pemerintah untuk membangun Pangkalan Militer di Biak.

Pembangunan Pangkalan Militer ini tentu tidak tepat sasaran, karena yang saat ini dibutuhkan Masyarakat di Biak dan Supriori adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan. Mengingat ketidak merataan pembangunan terutama untuk wilayah Papua, Sepatutnya juga Pemerintah Pusat mengkaji kembali rencana Pembangunan Pangkalan Militer ini. Selain dari Faktor tidak Tepat Sasaran, Pemerintah harus melihat kembali Rasa Traumatik Masyarakat Papua terhadap Militerism. Sepatutnya sebagai Pemerintah yang Sehat, Sebuah Pembangunan di Kaji mengikuti kebutuhan Masyarakat, bukan serta merta dengan Alasan Kebutuhan, maka Pembangunan Pangkalan militer di Paksakan, Bukankah di Makasar Sana Sebuah Pangkalan Militer Besar sudah ada?!

Dalam Aksi dihadirkan juga seorang Bayi, yang merupakan Anggota termuda dalam aksi Penolakan Pangkalan Militer tersebut, kehadiran Bayi ini sendiri untuk mengingatkan kepada Pemerintah Pusat, bahwa Kesehatan dan Masa Depan Pendidikan untuk Masyarakat adalah hal yang sepatutnya di prioritaskan, jangan membiarkan Masyarakat Papua itu seolah Hidup dalam Penindasan, disaat Saudara-saudaranya yang lain di Negeri ini sudah hidup Makmur dan Maju, Masyarakat Papua Masih hidup dalam keterpurukan akibat dari Korupsi dan Pembangunan yang tidak tepat Sasaran.

Jhon Mandibo selaku Ketua FPKB juga menegaskan serta mengingatkan kepada Pemerintah Pusat, Terutama Kepada Presiden Jokowi, bahwa Masyarakat Papua saat ini  sangat mengapresiasi keinginan Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan Pembangunan di Tanah Papua, Namun Pembangunan  itu sendiri harus mengikuti kebutuhan Masyarakat ditempat itu, supaya tepat sasaran dan tidak menjadi Proyek Mubajir yang akan melahirkan Korupsi baru. (Arlx)

Baca :

  1. MataAngin : Masyarakat Biak & Supiori Tolak Pangkalan Militer, Panglima TNI: "Biak Daerah Kosong"
  2. PASTI Indonesia : Hello Pak Presiden, Rakyat Papua Butuh Pembangunan Infrastruktur dan Mutu Pendidikan yang baik! bukan BARAK!