21
Thu, Sep

Hantu 501 Fakfak, Ulah Siapa? Pemimpin Fakfak saat ini tidak sah hingga kebenaran terungkap!

Sorotan
Typography

Fakfak, PASTI Indonesia - Datang lagi cerita dari fakfak, sepertinya masalah tidak pernah pergi dari Kabupaten penghasil Pala Tomandin, Fakfak ini. Sejak di pimpin oleh Mohammad Uswanas, Sejumlah masalah muncul silih berganti mulai dari Kasus Mega korupsi yang ikut ditutup-tutupi oleh Kajari fakfak,Rilke Jeffri Huwae, hingga yang teranyar adalah kasus dokumen KPU Pusat hasil Rekayasa dengan nomor 501 pada pilkada 2015 yang mengantarkan Mohammad Uswanas untuk duduk kembali sebagai Bupati.

Fakfak, PASTI Indonesia - Datang lagi cerita dari fakfak, sepertinya masalah tidak pernah pergi dari Kabupaten penghasil Pala Tomandin, Fakfak ini. Sejak di pimpin oleh Mohammad Uswanas, Sejumlah masalah muncul silih berganti mulai dari Kasus Mega korupsi yang ikut ditutup-tutupi oleh Kajari fakfak,Rilke Jeffri Huwae, hingga yang teranyar adalah kasus dokumen KPU Pusat hasil Rekayasa dengan nomor 501 pada pilkada 2015 yang mengantarkan Mohammad Uswanas untuk duduk kembali sebagai Bupati.

Sungguh bukan maen Persoalan Dokumen 501 satu ini, selain telah membunuh hak politik dan demokrasi orang lain namun juga menabrak seluruh rangkaian dan Tahapan Pemilu daerah, bahkan Undang-undang pilkada itu sendiri pun ditabrak oleh Dokumen 501. Aneh dan bin ajaibnya, 501 ini dijadikan dasar oleh KPU Provinsi Papua Barat untuk mengelar pilkada di fakfak!

Untuk di perhatikan maka dibawah ini PASTI Indonesia akan menjabarkan secara rinci terkait hantu 501 yang diduga kuat adalah fiktif.

  1. Pada tanggal 21 Agustus 2015, KPU Pusat mengeluarkan surat edaran kepada KPU Provinsi Papua Barat dengan No. 501 yang dimana isinya sangat kontradiksi dengan aturan pilkada itu sendiri, serta tidak dibumbui oleh Stampel Resmi KPU Pusat.
  2.  2 hari kemudian, pada tanggal 23 Agustus2015, KPU Pusat mengeluarkan surat Edaran dengan Nomor 510 kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. isi surat edarannya itu sendiri sangat jelas dan sesuai dengan aturan Pilkada, serta di stampel resmi KPU Pusat.
  3. Lalu KPU Provinsi Papua Barat, menjadikan surat Edaran KPU Pusat dengan no. 501 sebagai dasar bagi Pilkada di Kabupaten Fakfak, untuk kabupaten lain Papua barat dan wilayah Indonesia lainnya tidak ditemukan adanya Surat Edaran 501. Atau memang Fakfak sudah menjadi negara sendiri? jadi berlaku khusus.

Kejanggalan :

  1. Surat Edaran 501 (21 Agustus) ini menabrak semua rangkaian Pilkada, dan bertolak belakang dengan aturan pilkada, dan mengapa surat edaran 501 itu hanya dikirimkan kepada KPU Provinsi papua barat? tidak seperti aturan 510 yang dikirim kepada KPU Provinsi dan Kota tidak hanya sebatas Papua barat.
  2. Dalam Surat Edaran 510 yang tanggal keluarnya lebih terbaru (23 agustus) tujuan surat edaran jelas kepada seluruh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Serta isi daripada surat itu sesuai dengan aturan pilkada dan terdapat stampel resmi KPU, dan surat edaran ini berlaku universal tanpa diksriminatif sebagaimana edaran 501.
  3. Dalam Surat Edaran 501 tandatangan Ketua KPU tampak beda dan tidak dibumbui oleh Stampel Resmi.
  4. Kejanggalan luar biasa adalah KPU Provinsi secara Resmi dalam pilkada fakfak menggunakan aturan 501 yang tanggal keluarnya 21 Agustus tanpa memperhatikan aturan  terbaru 510 yang dikeluarkan pada tanggal 23 agustus. Ada apa dengan KPU Provinsi? apakah tdk memperhatikan dengan baik adanya kontradiksi dalam kedua surat edaran Tersebut? atau kesengajaan karena dana besar sudah diterima dari salah satu kandidat untuk mengatur dan merekayasa surat?

Sungguh Hancur bukan? Sebuah Surat Yang mewakili sebuah institusi Negara dapat dipalsukan, dan PASTI Indonesia menyakini 100 Persen dokumen 501 ini adalah hasil rekayasa murni! karena PASTI Indonesia juga menyurati KPU Pusat untuk menjawab keaslian surat ini. Akan menjadi apa republik ini, bila pencorengan nama baik institusi Negara dibiarkan, dan pejabat bisa lahir dari sebuah surat Rekayasa!

Sebuah Presden buruk kembali dipertontonkan kepada Masyarakat Papua, bahwa dalam Republik bernama Indonesia ini semua hal dapat di rekayasa, Jabatan bisa diperoleh dengan uang. Kasus ini sendiri sudah dilaporkan hingga ke kemendagri, dan PASTI Indonesia sudah mendorong OMBUDSMAN RI untuk memeriksa persoalan ini, tentunya Kepada Presiden persoalan ini juga akan disampaikan. Karena jika dibiarkan akan sangat berbahaya, kelak siapapun dapat melakukan rekayasa dokumen negara guna ambisinya menjadi Pemimpin. Khusus untuk Fakfak itu sendiri, pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk menyelesaikan Persoalan ini, terutama Mendagri, mendagri bertanggung jawab secara moral atas Persoalan ini! karena secara Langsung Mendagri sudah melantik Pejabat yang terpilih melalui Pilkada hasil Rekayasa Surat, bila tidak secepatnya diselesaikan, maka Tentunya Negara akan tercoreng dengan hal ini, dan konflik horizontal mungkin tidak dapat terelakkan. karena bagaimana masyarakat bisa mempercayai Pemimpinnya, bila pemimpinnya itu sendiri hasil Rekayaasa.

PASTI  Indonesia sendiri akan mendorong KPU Pusat untuk memberikan penjelasan kepada Masyarakat Indonesia secara umum terkati persoalan dokumen palsu ini, serta memberikan penjelasan kepada masyarakat di fakfak secara khususnya, karena bukan Rahasia umum juga mayoritas masyarakat tidak mempercayai KPU serta menganggap KPU adalah ajang jualan, oleh karena itu KPU harus mampu mengembalikan kepercayaan Masyarakat khususnya Papua. dan PASTI Indonesia sendiri akan mendorong Pemerintah Pusat untuk mengawasi dengan benar jalannya pemerintahan di kabupaten Fakfak ini, karena fakfak ini bukanlah republik sendiri yang bebas menggunakan aturan Pilkada, sebagaimana yang sudah terjadi dalam pilkada 2015. Serta PASTI Indonesia akan mendorong Pidana Kepada Para terduga pelaku lahirnya surat Edaran 501 ini, tentunya siapa pelakunya? KPU Provinsi Papua Barat sangat memahami maksud tulisan PASTI Indonesia.

Negara tidak boleh dikalahkan oleh Para Penjahat, Para Perekayasa, Para Pendusta dan Para Koruptor, oleh karena itu Presiden Jokowi harus lebih serius dalam memperhatikan Papua, pembangunan Papua bukan sebatas Pembangunan Proyek yang hanya akan melahirkan koruptor dan menjadikan Para pemimpin daerah sebagai raja-raja kecil, namun pembangunan itu menyentuh Masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia yang harus terus dikembangkan. Lawan terus Para Koruptor, Bongkar pemalsuan Dokumen Negara, Jangan biarkan Papua menjadi hancur karena pembodohan yang dibiarkan, jangan biarkan papua menjadi hancur karena Penjahat-Penjahat yang hidup atas penderitaan Masyarakat. (Arlex)