24
Fri, Nov

Mal Administrasi, Jawaban KPU Jelas! Maka Makzulkan Sudah!

Sorotan
Typography

Fakfak, PASTI Indonesia – Terjawab sudah Misteri Surat Edaran 501 Fakfak, sebagaimana yang Posting oleh Wakil Ketua DPRD Fakfak, Semuel Hegemur di Akun Facebook Pribadinya. KPU RI sudah memberikan Jawaban Resmi yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI sendiri, Juri Ardiantoro.

Fakfak, PASTI Indonesia – Terjawab sudah Misteri Surat Edaran 501 Fakfak, sebagaimana yang Posting oleh Wakil Ketua DPRD Fakfak, Semuel Hegemur di Akun Facebook Pribadinya. KPU RI sudah memberikan Jawaban Resmi yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI sendiri, Juri Ardiantoro.

Dalam Surat Jawaban KPU RI itu sendiri sudah sangat jelas mengenai isi daripada Surat Edaran 501 itu sendiri, bahkan KPU RI tidak dapat menunjukkan Surat ASLI 501 sebagaimana yang dijadikan Dasar pada PILKADA Fakfak 2015 kemarin. Artinya, secara Keseluruhan Surat 501 yang dipergunakan dalam pilkada Fakfak tersebut bertolak belakang dengan Surat Jawaban KPU RI Resmi dengan Nomor Surat :  241/KPU/III/2017.

Setelah terang benderang seperti ini, maka JELAS bahwa telah terjadi Mal Administrasi dalam pilkada Fakfak 2015 lalu, dan tentunya lahirnya surat edaran 501 ini adalah jelas Konspirasi dari sebuah Permufakatan Jahat yang didalamnya itu sendiri tentu terdapat suap-menyuap hingga berani melahirkan sebuah Surat Edaran yang bertolak belakang dengan aturan Pilkada itu sendiri.

Logika sederhana bagi Masyarakat, Surat Edaran 501 itu sangat dikriminatif karena hanya berlaku bagi Fakfak, dan lucunya selang dua hari kemudian keluar lagi sebuah surat edaran resmi dengan nomor 510 yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota yang ikut serta dalam pilkada serentak pada waktu itu. Nah loh? Harusnya surat dengan nomor 501 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2015 harusnya gugur oleh surat terbaru tanggal 23 Agustus 2015 yang ditujukan untuk seluruh kabupaten/kota. Mengapa kemudian KPU Provinsi kemudian memilih menggunakan Surat Edaran 501 dengan mengesampingkan surat edaran 510, kembali lagi ke tulisan diatas bahwa sebuah permufakatan Jahat sudah terjadi, tentunya disertai dengan Adengan Suap-menyuap dibelakang layar.

Mengenai Kelanjutan Surat Jawaban KPU-RI tentu sangat Jelas Bupati dan Wakil bupati terpilih saat ini adalah tidak sah, karena dalam Pilkada itu sendiri telah terjadi MAL ADMINISTRASI yang dimana menggunakan Dokumen Rekayasa sebagai DASAR, hal ini tentu sangat merugikan Masyarakat Fakfak yang hak pilihnya dirampas, termasuk dengan para Kandidat yang Terpaksa di Gugurkan dengan dalil 501 ini.

Sepatutnya juga Surat Jawaban Resmi dari KPU ini di jadikan dasar Pelaporan tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk membongkar seluruh skema dan aktor-aktor dibalik ini semua, termasuk dengan mereka-mereka yang menikmati hasil dari 501 itu sendiri.

Masyarakat yang dirugikan

Sebagai Korban utama dari 501 itu yang dimana hak-hak memilih mereka terampas, maka masyarakat berhak meminta keadilan kepada Wakil Mereka di Parlemen,  bahwa Hasil Pilkada 2015 kemarin harus batalkan, karena Mal Administrasi dan Cacat Hukum. Bagaimana caranya? Tentunya Parlemen memiliki Hak untuk Pemakzulan, apalagi selama ini tidak ada itikad baik sama sekali dari pihak yang menikmati 501 tersebut, hal ini dibuktikan dengan beberapa kali di undang hadir, tidak memenuhi panggilan. Bahkan seolah menggerakan Beberapa Anggota Dewan untuk tidak hadir dalam Perosalan Rakyat mengenai 501.

Masyarakat juga sebagai Pemilik kekuasan Tertinggi dan Pemberi Mandat berhak untuk mengelar Parlemen Rakyat apabila memang yang mengaku Wakil Mereka itu sendiri tidak menjalankan amanah mereka sebagaimana Sumpah sebagai seorang Wakil Rakyat, Rakyat berhak mencabut Mandat Mereka melalui Petisi Rakyat. Karena sejak bergulirnya persoalan 501, boleh dikatakan hampir 75 persen yang katanya Dirinya adalah Wakil Rakyat menghilang seolah menjadi WAKIL BUPATI.  Masyarakat diberikan Tontonan Indah,  Wakil Rakyat mereka yang hadir hanya sebanyak 4 hingga 5 orang saja di parleman, yang sisanya menghilang bak ditelan Bumi. Atau memang Filosofi mereka yang itu menjadi seorang Wakil Rakyat itu adalah ; Datang, Duduk, Diam, kemudian setiap bulan menerima Gaji yang diambil dari Pajak Rakyat serta melihat kesempatan untuk berebut Proyek.

PASTI Indonesia sendiri juga sedang menyelusuri nama-nama Wakil Rakyat tersebut, serta Tindak tanduk mereka selama ini, karena memang  terindikasi bahwa beberapa wakil Rakyat dekat dengan Proyek, Informasi terakhir yang PASTI Indonesia dapatkan dari Sumber terpercaya, bahwa memang ada Intimidasi oleh Pihak Bupati melalui Kajari Fakfak, yang merupakan “Body Guard”nya untuk Menekan Para Wakil Rakyat yang memang selama ini dekat dengan Proyek, apabila mereka berani hadir dalam rapat parlemen terkait 501, maka Kajari siap “Berteriak” terkait Kasus Proyek Mangkrak.

PASTI Indonesia sendiri memiliki Catatan Lengkap terkait Kerjasama dekat antara Bupati dengan Kajari Fakfak, bukan tanpa dasar dan tanpa data, hal ini bisa dibuktikan apabila Kejaksaan Agung ingin benear-benar melakukan Penindakkan TEGAS, maka PASTI Indonesia siap memberikan semua berkas tertulis baik berupa Memo, maupun Data Korupsi yang melibatkan Kajari Fakfak.  Dalam beberapa Catatan PASTI Indonesia juga, yang sampai detik ini masih dapat dibaca, Ketua Umum PASTI Indonesia sendiri menantang secara terbuka Kajari Fakfak untuk Berhadapan di JAMWAS kejaksaan Agung.

Dan Harapan PASTI Indonesia juga dengan Terbongkarnya Skandal 501 ini, maka menjadi Pintu Masuk untuk membongkar semua Skandal di Fakfak. Mulai dari Soal Rumah Sakit Umum Fakfak, Reklamasi Pantai, Mark Up Sound System dan beberapa lagi yang sudah PASTI Indonesia Kantongi.

PASTI Indonesia sendiri akan mendukung Masyarakat untuk terus Mengejar Keadilan, dan PASTI Indonesia siap berdiri paling depan berhadapan dengan Pihak-Pihak yang selama ini telah banyak merugikan Masyarakat Fakfak.

Formasi, Forum Masyarakat Sipil Fakfak

Sebagai Corong Masyarakat, tentunya Peranan Formasi sangat Central karena itu Pola Kerja Formasi harus dapat merangkul seluruh lapisan elemen Masyarakat untuk dapat bersatu padu meminta keadilan bagi Masyarakat Fakfak yang telah di rugikan. Serta harus Tegas meminta Parlemen untuk dapat berpihak pada masyarakat dan bekerja sesuai Tupoksinya sebagai seorang Anggota Dewan yang dalam sumpahnya itu sendiri sudah terucap bahwa sebagai seorang Anggota Dewan bekerja dan berdiri bersama Masyarakat dan merupakan perpanjangan Suara Masyarakat.

Formasi sebagai Forum yang selama ini mengejar Kebenaran terkait 501 ini, maka harus Tegas dan Cepat mengambil langkah hukum maupun politik. Dalam hal ini sudah jelas telah terjadi tindak pidana Permufakatan Jahat, Suap menyuap yang menyebabkan lahirnya sebuah dokumen yang bertolak belakang dengan aturan Pilkada Itu sendiri, yang jelas itu adalah sebuah Mal Administrasi. Maka Jangan Ragu apabila memang harus melakukan Pelaporan Tindak Pidana terhadap beberapa pihak. 

PERADILAN RAKYAT DAN KEADILAN BAGI RAKYAT.

Soal 501 bukan lagi menjadi perjuangan perorangan ataupun kelompok, namun sudah menjadi Perjuangan semua Masyarakat Fakfak yang hidup saat ini. Karena selain sebagai korban utama dari surat edaran 501, Rakyat Fakfak juga menjadi korban dari Pemerintahan Buruk yang di pertontonkan oleh Rezim yang saat ini memimpin fakfak. Karena itu akan sangat berbahaya apabila Aspirasi Rakyat Fakfak pada saat ini tidak didengar oleh Wakil Rakyat, Sebagai Pemilik Kekuasaan dan Pemberi Mandat maka apabila Aspirasi Rakyat itu sendiri tidak serap maka dengan Kata lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fakfak memberikan Ruang Bagi Rakyat untuk mengelar PERADILAN Rakyat, dan bila itu terjadi maka tidak menutup kemungkinan mandat daripada Wakil Rakyat sendiri akan dicabut juga oleh Rakyat. Sebagai Negara Demokrasi yang berasaskan KERAKYATAN maka hal Peradilan Rakyat semacam itu sah-sah saja. Karena Selama ini Rakyat sendiri sudah Jenuh diberikan tontonan yang dimana wakil Mereka sendiri menghilang disaat-saat yang dibutuhkan. DPRD Fakfak sendiri akan kehilangan Wibawa Apabila Sampai PERADILAN Rakyat dilaksanakan di fakfak. Oleh karena itu Maka Dewan Atas Nama Keadilan Bagi Rakyat harus berani Tegas, untuk mengambil langkah untuk menyelamatkan wibawa Pemerintahan . Apabila memang tersirat sebuah Pelanggaran MAL Administrasi sebagaimana yang sudah disampaikan secara implisit dalam surat Jawaban KPU RI dengan nomor 241/KPU/III/2017. Maka Parlemen Harus berani mengambil tindakan Tegas untuk melakukan Pemakzulan terhadap Pemimpin Daerah hasil Pilkada 2015 yang menggunakan Dokumen Rekayasa 501, atas dasar KEADILAN Bagi Rakyat.

Ketika kita berbicara Atas Nama MASYARAKAT, maka kita harus berpikir dan bertindak sebagaimana yang Masyarakat Suarakan, bagaimana mungkin berpikir menyelamatkan 1 atau 2 orang namun mengabaikan dan mengorbankan Penderitaan Masyarakat.

Dalam Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri itu sendiri sangat jelas, dalam Point keempat berbunyi “ Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.” Bila di Komparasi dengan jawaban Biro Hukum Mendagri untuk segera menyelesaiakan persoalan ini didaerah. Maka secara implisit dapat dimaknai, MENDAGRI sendiri siap untuk melakukan perbaikan apabila memang terdapat kekeliruan dalam mengeluarkan surat SK tersebut, karena mendagri memiliki tanggung jawab moral atas terbitnya SK tersebut.

Melihat secara Keseluruhan, serta besarnya Keinginan Masyarakat untuk memperoleh Keadilan tanpa harus mengelar PERADILAN RAKYAT sebagai jalan terakhir, maka Jelas PILKADA Harus di ulang, dan Penikmat Hasil Surat Edaran 501 harus diMakzulkan, serta para Pelaku Permufakatan Jahat yang melahirkan 501 ini harus dipidanakan atas kejahatan mereka yang telah merugikan Masyarakat Fakfak. Sesuai dengan Aturan Undang-Undang MD3 itu sendiri, serta menghidari PERADILAN Rakyat, maka Sepatutnya Pimpinan DPRD Fakfak dapat segera Melakukan Pemakzulan dan mengirimkan Hasil Tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.

Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan, dan Amanah Rakyat adalah Mulia! Oleh Karena itu Mengesampingkan Amanah Rakyat sama dengan Mengkhianati Tuhan dan Leluhur Fakfak.  (Arlex)