24
Fri, Nov

Diduga lakukan Permufakatan Jahat, PASTI Indonesia Menyeret Amus Atkana,Bupati/Wakil Bupati Fakfak serta Beberapa Nama ke RESKRIM MABES POLRI.

Sorotan
Typography

Jakarta, PASTI Indonesia – Menindaklanjuti surat jawaban KPU dengan Nomor 241/KPU/III/2017 yang tidak mampu menjawab  secara utuh kebenaran surat edaran 501, serta melihat kembali seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak 2015 yang sangat Cacat Hukum. Maka semakin memperjelas bahwa telah terjadi sebuah Permufakatan Jahat,mulai dari pendaftaran bakal calon hingga lahirnya sebuah surat saat ini kita kenal sebagai surat edaran 501.

Jakarta, PASTI Indonesia – Menindaklanjuti surat jawaban KPU dengan Nomor 241/KPU/III/2017 yang tidak mampu menjawab  secara utuh kebenaran surat edaran 501, serta melihat kembali seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Fakfak 2015 yang sangat Cacat Hukum. Maka semakin memperjelas bahwa telah terjadi sebuah Permufakatan Jahat,mulai dari pendaftaran bakal calon hingga lahirnya sebuah surat saat ini kita kenal sebagai surat edaran 501.

Melihat hal itu maka PASTI Indonesia merasa perlu melaporkan beberapa pihak sebagaimana yang sudah tersebut diatas, dengan pasal permufakatan jahat kepada Bareskrim Mabes Polri,melalui Surat dengan No. 001/BARESKRIM/Fakfak/Seknas/PASTINDO/Papua/IV/2017 tertanggal 6 April 2017 yang ditujukan langsung kepada Kabareskrim POLRI,Komjen Pol Drs. Ari Dono Sukmanto, S.H.,M.H.,. PASTI Indonesia menilai seluruh tahapan pilkada fakfak adalah cacat hukum karena telah melanggar aturan Pilkada itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena adanya Permufakatan Jahat, sehingga demokrasi tidak sehat diciptakan dalam pilkada Fakfak 2015 kemarin.

Selain Mengkritisi soal permufakatan jahat, PASTI Indonesia juga mencium adanya indikasi suap selama proses tahapan Pilkada Fakfak, hal ini dibuktikan dengan beberapa pihak di KPU Kabupaten Fakfak yang berani melanggar Aturan Pilkada itu sendiri, hingga terakhir lahirnya Surat Edaran 501 yang berlaku Khusus, yang kemudian di jadikan dasar oleh KPUD Provinsi Papua Barat untuk memerintahkan KPU Kabupaten Fakfak untuk Kembali membuka Pendaftaran bakal calon. Padahal hampir diwaktu yang bersamaan KPU RI sendiri mengeluarkan Surat Edaran 510 yang berlaku global untuk seluruh Kabupaten/ Kota yang ikut dalam Pilkada 2015. 

Selain Laporan Kepada Bareskrim terkait Pidana Permufakatan Jahat tersebut, PASTI Indonesia sendiri sedang menyiapkan pelaporan terkait Mal Administrasi Kepada OMBUDSMAN Republik Indonesia, serta Pelaporan dugaan Pidana Suap tersebut kepada KPK. Besar harapan dari PASTI Indonesia, semoga dengan terbongkarnya Skandal 501 ini dapat menjadi Pintu Masuk untuk membongkar semua Skandal Korupsi di Kabupaten Fakfak yang selama ini sudah sangat menyengsarakan masyarakat disana. (arlx)