Connect with us

Anti Korupsi

Pilkada Teluk Bintuni, Permufakatan Jahat Penyelenggara Pemilu dibalik kata DEMOKRASI!

Published

on

Jakarta, PASTI Indonesia – Seolah tidak terpantau mata nasional, Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni 2020 ternyata menyimpan sejumlah cerita luar biasa! dimana kecurangan Pilkada seolah dianggap sebagai hal lumrah.

Kabupaten Teluk Bintuni adalah wilayah terkaya di Papua Barat, dengan Dana APBD hampir diatas 2 Triliun pertahun, namun mirisnya hingga detik ini masih tercatat sebagai kabupaten makmur dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi! Melihat dari Potensi Kemakmuran wilayah, tentu jika dikelola dengan benar, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Teluk Bintuni menjadi warga termakmur di Provinsi Papua Barat. Namun faktanya justru berbanding terbalik, dengan APBD besar, masyarakat justru hidup sulit, karena perilaku korup pejabat daerah!

Kembali pada persoalan Pilkada Teluk Bintuni 2020, tentu dengan kemakmuran yang memadai, masyarakat sangat berharap memiliki Kepala Daerah yang bijaksana dalam mengelola dan mengatur wilayah. Momen Pilkada menjadi ajang pesta Demokrasi masyarakat dan menjadi “Penghakiman” Masyarakat atas Kinerja pemimpinnya. Agaknya Pesta demokrasi di Teluk Bintuni kali ini tidak di ikuti dengan semangat berdemokrasi yang baik, oknum-oknum dan para bajingan-bajingan yang bersembunyi dan mengatas nama penyelenggara DEMOKRASI malah merusak Pesta Rakyat tersebut dengan menjadi perenggut Hak Rakyat memilih Pemimpin Mereka.

Pilkada dengan Skandal terbanyak!

Dari laporan dan data yang PASTI Indonesia terima, Pilkada Teluk Bintuni ini mungkin yang terparah dari seluruh tanah Papua Barat. Hampir serupa dengan Pilkada Kabupaten Fakfak yang juga penuh dengan skandal pelanggaran dan kecurangan hingga berujung TSM, di Teluk Bintuni, Incumbent justru turun tangan sendiri melakukan, mengkoordinir dan mengamankan kecurangan Pilkada itu sendiri.

Incumbent lakukan Abuse Of Power

Sebagaimana yang sudah di singgung diatas, incumbent justru berperan aktif dalam melakukan kecurangan pilkada, baik melalui money politik maupun abuse of power.  yakni diantaranya : melakukan penggantian 30 OPD di 22 distrik dari keseluruhan 24 distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, artinya menguasai hampir 95 persen lebih, dari total distrik yang ada dengan menempatkan “orang-orang”nya, sedangkan Mendagri sendiri melalui Surat Edaran Mendagri terkait Mutasi ASN, sangat jelas melarang hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam UU No 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota, khususnya Pasal 71 ayat 2 yang berbunyi : “Gubenur atau Wakil Gubenur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.”

Selain itu, Bupati selaku Incumbent juga turun langsung memimpin demo penolakan terhadap PSU (Pemungutan Suara Ulang) yang sedianya harus dilakukan,karena ditemukan banyak kecurangan signifikan yang diduga dilakukan oleh pihak Incumbent.

Oknum Dewan dari NASDEM jadi Pelaku Kejahatan Demokrasi

Seolah tidak ingin kalah aksi dengan sang incumbent, Nasdem selaku Parpol pemenangan bagi Incumben, serta rumah bagi incumbent (Dimana yang bersangkutan tercatat sebagai kader serta pengurus didalamnya). Cukup aktif bergerak, melalui tangan kreatif Romilus Tatuta yang tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni dari Partai Nasdem, kejahatan demokrasi dipertontonkan dengan terang benderang.  Bak kebal hukum dan tidak takut akan pidana pemilu, Romilus Tatuta, ditengarai melakukan tindakan pidana pemilu dengan melakukan pencoblosan sebesar 115 Surat Suara pada tanggal 8 Desember 2020 malam WIT di TPS 1, Kampung Rafideso, Distrik Kuri. Inikah yang disebut RESTORASI Indonesia ala Nasdem? Percuma Surya Paloh dalam setiap iklannya, Matahari terbit dari mana? dari mana? dari Timur, karena itu mari kita bangun Indonesia mulai dari Timur. Namun faktanya, kadernya sendiri seperti Romilus Tatuta-lah yang merusak demokrasi di Indonesia timur!

Penegak Hukum Bermain Mata

Tentunya apa yang dilakukan oleh Romilus Tatuta tidak akan berjalan mulus, jika tidak mendapatkan “Beking” dari oknum, hal ini di pertegas dengan pengakuan saksi yang melapor kepada PASTI Indonesia. dimana Oknum Kepolisian bernama Marthen Siwabessy, yang merupakan Kapospol Distrik Kuri terlibat dalam mengamankan tindak pidana tersebut, yakni dengan membiarkan dan mendiamkan kejahatan Demokrasi itu terjadi didepan mata.

Seolah berbanding terbalik dengan Jargon yang sempat dia pergunakan sebagai foto Profilenya, yakni Mendukung Program POLRI, PRESISI yang bermakna : prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Tindakan yang dilakukan oknum ini justru menciderai semangat PRESISI yang digagas Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Oknum semacam ini semakin memperburuk citra dan wajah kepolisian di Tanah Papua Barat! oleh karena itu sangat layak mendapatkan sanksi dan tindakan tegas dari Institusi Kepolisian, PASTI Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan laporan tertulis terkait tindakan oknum tersebut. Mengingat Kredibilitas Kepolisian saat ini sudah cukup baik, maka tidak boleh kembali dirusak oleh oknum-oknum yang kerap berlindung dibalik Seragam Institusi Penegak Hukum namun lupa menjaga marwah Hukum, seperti Marthen ini!

Penyelenggaran Pemilu menjadi Penjahat Demokrasi

Ibarat setali tiga uang, maka penyelenggara hingga pengawas pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni ini seakan tidak ingin ketinggalan kebagian “Berkah“. Amanah Undang-Undang yang sudah sangat jelas mengatur Fungsi dan Tupoksi, seolah tidak berlaku bagi Oknum-oknum Komisioner Penyelenggara maupun Pengawas Pemilu. Seolah berlomba-lomba mencari jatah, masing-masing oknum ” Sibuk Naek Turun,Keluar De Pu Jurus”. 

Mulai dari Oknum Komisioner Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang menyaksikan intimidasi terhadap saksi namun membiarkan dan mendiamkan hal tersebut terjadi, hingga KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang secara sengaja mendistribusikan kelebihan surat suara serta membiarkan terjadinya pemilih ganda yang membawa keuntungan kepada pihak tertentu, dalam hal ini incumbent.

Luar biasa sekali peran masing penyelenggara pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni ini dalam bermain kecurangan pilkada, bila demikian, Demokrasi sudah tidak lagi memiliki harga diri! dimana Kepala Daerah bukan lagi hasil Pilihan Suara Rakyat, namun hasil pilihan Penyelenggaran Pemilu!

Korupsi Merajalela, Paksa Kemenangan Guna mengamankan Skandal yang ada!

Kemenangan tentu  menjadi keinginan setiap peserta dalam sebuah perhelatan pesta demokrasi, namun menghalalkan segala cara untuk menang, itu adalah sebuah kejahatan! Apalagi tujuan akhir kemenangan itu, hanya sebatas kembali berkuasa, guna mangamankan sejumlah skandal dan proyek yang bermuara pada tindak pidana Korupsi.

Sebut saja salahsatunya kasus petrotekno, yang dimana terjadi perampokan APBD Kabupaten Teluk Bintuni secara masif! Anggaran APBD yang besar dibandingkan dengan Kabupaten lain di Papua Barat, rupanya tidak membawa kebahagian bagi masyarakat! realitasnya kehidupan nyata masyarakat Asli Teluk Bintuni, mayotiras masih tercatat MISKIN! Tindakan Monopoli Ekonomi hingga kebutuhan pokok menjadi tontontan lumrah, dimana melibatkan orang-orang di ring satu, incumbent.

Potret kehidupan masyarakat, berbanding terbalik dengan omongkosong keberhasilan sebagaimana yang sering di suarakan incumbent, korupsi merajalela, perhatian terhadap Masyarakat Asli Papua hanya lips service semata!

Dan yang paling luar biasa, terpidana Tindak Pidana Korupsi, Seperti Wim Fimbay yang merupakan orang dekat dan orang kepercayaan incumbent, dengan leluasa dapat keluar masuk Rutan atas bantuan incumbent, bahkan Wim Fimbay sendiri, walau berstatus terpidana dan harus menjalani masa tahanan di Rutan Teluk Bintuni, namun berkat bantuan incumbent berupa “setoran” kepada Karutan Bajingan bernama Juliau Da Costa (untuk Karutan bajingan ini, PASTI Indonesia akan ulas tersendiri), Wim Fimbay ini kerap kali tidak berada di Rutan dan lebih menghabiskan banyak waktu diluar Rutan.  Kalaupun “kembali” ke Rutan, hanya bila akan terjadi pemeriksaan dan sidak dan Provinsi dan Pusat.

Cukup pelik memang kondisi Demokrasi di Kabupaten Teluk Bintuni ini, suara murni rakyat dirampas hanya untuk kepentingan uang dan kekuasaan, bermodal kecurangan dan intimidasi, suara rakyat tidak lebih menjadi ajang jual beli. Harapan,Perubahan, dan keinginan masyarakat hanya akan pupus dan menjadi wacana, bila Praktik “Kepala Daerah hasil Pilihan KPU” dibiarkan!

Jika Keadilan telah dikuasai oleh PARA BAJINGAN, maka kita dapat lagi membedakan mana Aparat dengan mana yang Keparat, yang mana Pejabat dengan mana yang Penjahat. Karena itu tidak ada kata lain selain LAWAN! (lex)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Facebook

Trending