Connect with us

Anti Korupsi

Surat Jawaban KPU RI Tiba, PASTI Indonesia : PILKADA FAKFAK 2020 BERMASALAH & PENUH SKANDAL

Published

on

Jakarta, PASTI Indonesia – Akhirnya terjawab sudah,terkait surat sakti No.580/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 yang dimana isinya menabrak PKPU dan Keputusan KPU sendiri dengan No No.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubenur & Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

Dalam surat jawaban klarifikasi KPU RI kepada PASTI Indonesia, secara jelas dan terang benderang. terjadi “Skandal” dimana Arief Budiman selaku Ketua KPU RI kala itu (saat ini hanya berstatus Komisioner karena Pelanggaran Etik) mengesampingkan Fakta lapangan dan mengambil keputusan sepihak terkait jawaban terhadap surat KPU Kabupaten Fakfak yang isinya meminta petunjuk dari KPU-RI (Surat jawaban KPU RI kepada KPU Kab Fakfak hanya berselang 1 hari) . Dimana fakta dilapangan dalam tahapan verifikasi faktual, terjadi dukungan ganda dan didapati  pemalsuan data atas ASN yang berstatus aktif namun diubah menjadi berstatus Wiraswasta.

PASTI Indonesia, DKPP-kan Arief Budiman, Komisioner KPU dan BAWASLU Kabupaten Fakfak.

Atas temuan kecurangan dan pembiaran kecurangan diatas, maka PASTI Indonesia kemudian men-DKPPkan Arief Budiman (selaku Ketua KPU RI saat itu), beserta Komisioner KPU dan BAWASLU Kabupaten Fakfak. Dimana Laporannya itu sendiri akan dimasukkan pada hari Senin pekan depan,karena jelas Pilkada Fakfak 2020 penuh dengan Skandal Drama kecurangan dan Pembiaran!

Tindak Pidana Pemilukada Fakfak, Masuk Laporan ke GAKKUMDU

Selain Laporan Pidana penyalahgunaan video Kampanye PASTI Indonesia yang bermuara pada ITE, PASTI Indonesia juga telah mempersiapkan semua laporan kecurangan Pilkada Fakfak 2020 baik itu berupa pelanggaran Pemilukada hingga Tindak Pidana Pemilukada ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Diantaranya adalah Pidana Pemalsuan Data, Pidana ITE penyalahgunaan video PASTI Indonesia yang mengakibatkan salah satu kandidat dirugikan secara terstruktur, masif dan sistemik. Ditambah dengan beberapa pelanggaran oleh penyelenggaran dan pengawas Pemilukada Fakfak 2020, yakni pembiaran terhadap pelanggaran pada masa tenang, pembiaran terhadap tindak pidana pemilukada yang terjadi di depan mata.

Majelis Hakim MK terkait Sengketa Pilkada Fakfak, di Dewan Etikkan!

Selain hal tersebut diatas, Majelis Hakim yang memutus perkara sengketa Pilkada Fakfak, juga akan dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dimana bertindak sebagai Dewan Etik Hakim Konstitusi. Karena dalam fakta yang didapati, Majelis Hakim banyak mengesampingkan bukti dan hanya berpatok pada PMK No.6 Tahun 2020, yang mengacu hanya pada batas selisih suara. sedangkan selisih batas suara dalam pilkada Fakfak terjadi karena TSM yang dibiarkan. Mahkamah Konstitusi adalah Benteng terakhir pencari keadilan Demokrasi, bukan Lembaga Pemberangus Demokrasi. yang dimana Kepala Daerah adalah siapa yang dipilih secara jujur, tanpa kecurangan, Bukan Kepala Daerah hasil Pilihan Mahkamah Konstitusi. Alangkah berbahaya jika terdapat Akil Mochtar lain didalam tubuh Lembaga sekelas Mahkamah Konstitusi, dimana Kepala Daerah adalah hasil Pilihan MK bukan Pilihan Rakyat.

“Demokrasi Takkan Berarti Tanpa Harga diri”, oleh karena itu menjadi kewajiban siapapun untuk mengawal dan menjaga marwah demokrasi. (Sky)

 

PASTI Indonesia hanya akan menampilkan halaman pertama dari Surat Jawaban KPU RI, untuk halaman selanjutnya. Itu akan menjadi novum pada laporan PASTI Indonesia kepada beberapa Institusi Penegak Hukum, khususnya terkait Tindak Pidana Pemilukada. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Facebook

Trending