PASTI Indonesia, Jakarta – Seolah tidak habis dengan semua skandal yang ada, mulai dari Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak pada saat menjabat sebagai Plt Kepala Dinas, tindakan Abuse Of Power mencopot Pejabat Dinas seenak jidat usai dilantik sebagai Bupati, hingga upaya kriminalisasi terhadap korban penipuan dari adiknya yang bernama Sofyan Tamsil. Untung Tamsil (UT) memang andalan sebagai tukang blunder dan selalu memberikan kelucuan kepada PASTI Indonesia.
Entah karena panik terkait proses kasus korupsinya atau sedang mencari amunisi untuk 2024, beberapa waktu lalu, tepatnya 30 November 2022, UT melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Fakfak. Dan yang Wow adalah, terdapat nama adik Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi yang juga terlapor Skandal Mega Korupsi Kabupaten Fakfak), Baharudin Lahadalia, sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Fakfak.
Dari sini dengan mudah dapat ditarik benang merahnya, bahwa upaya yang dilakukan Untung Tamsil ini tidak lebih adalah upaya pengamanan Kasus Korupsinya, serta mengoalkan “Proyek Bandara Siboru“, yang dimana Bahlil Lahadalia juga sebagai terlapor dalam Proyek Bandara Siboru tersebut. (Yang kasusnya dilaporkan oleh KAMPAK Papua bersama PASTI Indonesia pada tahun 2012)
Wakil Bupati di suruh pergi ke Musda IV Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, Bupati Sibuk Lantik Pejabat!
Agak lucu memang, disatu sisi Wakil Bupati di minta mengikuti Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat di Manokwari, di waktu yang bersamaan Bupati sibuk melakukan Pelantikan. Atau memang sejak awal tujuan daripada Untung Tamsil memilih berpasangan dengan Yohana Hindom yang merupakan anak Negeri Mbaham-Matta Fakfak, tidak lebih hanya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Asli Fakfak,selain hanya untuk di”manfaatkan” diluar itu ya tidak ada. Dalam beberapa temuan PASTI Indonesia, UT lebih banyak bertindak sendiri, tanpa melibatkan Yohana. Namun cerdasnya UT, untuk beberapa persoalan krusial, Yohanna yang di minta menanda-tangani, seperti dalam temuan LHPBPK Fakfak 2021, Yohanna Hindom yang menandatangani LHPBPK tersebut.
Bodohnya LAKOTANI, Bela-belain Tarik UT ke GERINDRA, di tumbalkan UT di Musda IV Gerakan Pramuka Papua Barat.
Mungkin ini yang disebut karma untuk seorang Lakotani, karena sudah menjadi typical Lakotani terbiasa “menanti di perempatan jalan, kemudian memanfaatkan peluang“. Lakotani sejak awal memang memanfaatkan momentum Pilkada Fakfak, untuk memperkuat Posisinya sebagai Wagub Papua Barat dan sebagai Investasi Pada Pilkada Papua Barat 2024. Mulai dari memuji-muji Pasangan Independen yang terpilih, hingga menarik UT ke Gerindra dan membawanya menghadap Prabowo. Mempromosikan sebagai “Pemenang” yang di dukung seluruh masyarakat fakfak, dengan mengalahkan kandidat yang di dukung banyak parpol, hingga meyakinkan Prabowo untuk menjadikan UT sebagai Ketua Gerindra Kabupaten Fakfak. (Padahal jelas kemenangan itu memanfaatkan Video PASTI Indonesia, yang merubah peta pemilih pada pilkada fakfak 2020)
Dalam temuan dan investigasi PASTI Indonesia, Lakotani pada saat menjabat sebagai Wagub Papua Barat, berperan cukup aktif untuk “menetralisir” Laporan terkait dugaan Kasus Korupsi yang dilakukan oleh Untung Tamsil. Namun namanya Karma, tentu semua akan berbuah. Kali ini Lakotani kena batunya, disaat Krusial dan membutuhkan dukungan untuk kembali menjadi Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat, Untung Tamsil malah memilih tidak hadir dan sibuk melantik pejabat, padahal dukungan suaranya sangat dibutuhkan. Alhasil, Lakotani tidak memiliki Jabatan Publik lagi, setelah dikalahkan Lazarus Indouw dalam Musda Ke IV Gerakan Pramuka Papua Barat. Status sebagai Kwarda pun lepas dari Lakotani.
Indikasi Golkan Proyek yang pernah jadi “Skandal Mega Korupsi, dan Cari Peluang Untuk 2024.
Pengangkatan Bahar sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Fakfak, bagi PASTI Indonesia justru menjadi petunjuk yang diberikan oleh Untung Tamsil dan Blunder terbaik Untung Tamsil untuk menyerang Bahlil karena setelah ini, Bahlil Lahadalia yang akan tersorot kembali terkait dengan Skandal Mega Korupsi Kabupaten Fakfak dekade 2011 sd 2019. Dan tentunya umpan terobosan yang diberikan UT ini, akan PASTI Indonesia pergunakan sebaik-baiknya untuk mencetak Goal “membongkar Topeng Untung Tamsil dalam Skandal Mega Korupsi Fakfak”.
Jika masyarakat ingat, kampanye Untung Tamsil terkait dengan Bandara Siboru yang katanya akan di kaji kembali, hingga 6 bulan pemerintahannya akan bersih-bersih dan melakukan audit terhadap pemerintahan terdahulu. Yup, Benar! Masyarakat Fakfak dan Pendukungnya Kena Prank. Karena sesungguhnya Untung Tamsil adalah bagian dari “Mega Skandal Kasus Korupsi Fakfak”, masih ingat dimana Untung Tamsil tampil mati-matian membela Mocha pada saat Kasus Panggung Ringging mencuat dan tercium media nasional? ya itulah Untung!
Nah kali ini, tujuan dari Untung mengangkat Bahar ya tidak lebih untuk menyelesaikan Proyek Bandara Siboru (yang katanya akan di kaji), serta menggunakan Bahar sebagai penghubung ke Bahlil untuk mencari peluang dukungan agar kembali maju pada Pilkada 2024. Karena jika Proyek Siboru ini Rampung, maka Skandal Mega Korupsi Fakfak akan tertutupi, dan selain itu bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui skandal Untung Tamsil, ya itu dianggap sebagai sebuah Prestasi, dimana nantinya Bandara Siboru itu sendiri akan diresmikan langsung oleh Presiden. Sambil menyelam minum air, mungkin itu yang ada di benak UT, namun UT lupa, faktanya jika sambil menyelam minum air hasilnya adalah TENGGELAM!
Fakfak Tersenyum? DPRD sebagai Pengawas dibuat Terenyuh!
Masyarakat Fakfak kali ini betul-betul dibuat tersenyum oleh Bupatinya, tersenyum kecut menahan tawa. Karena : Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan serta apa yang dikerjakan, semuanya beda.
Dprd Kabupaten Fakfak memiliki fungsi pengawasan, sepatutnya dalam menyikapi tindak-tanduk UT dapat lebih tegas, karena Dprd memiliki hak Pemazkulan. Perilaku Untung Tamsil ini sudah lebih pada sisi Arogansi, daripada fungsi! pergantian Pejabat lebih banyak dilakukan karena faktor “like dan dislike” bukan pada fungsi dan sesuai Porsi! Pergantian Pejabat, dalam 1 tahun ini saja sudah beberapa kali dilakukan, itu menandakan ketidak mampuan Untung Tamsil dalam bekerja. Ketidakmampuan bekerja ini, yang membawa fakfak selama pemerintahan UT ini ya seperti Katak dalam tempurung, berkutat saja pada pergantian Pejabat tanpa ada pembangunan dan perubahan signifikan.
DPRD Fakfak seharusnya segera melakukan pemanggilan untuk mempertanyakan hasil kerja dan program kerja UT untuk masyarakat Fakfak! Karena DPRD Kabupaten Fakfak, sebagaimana amanah UU, adalah Mitra serta Pengawas. Fungsi itu harus di jalankan, untuk membawa Fakfak kearah yang baik, bukan membiarkan Masyarakat Fakfak tersenyum menahan tawa melihat kelakuan Bupatinya yang Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan serta apa yang dikerjakan, semuanya beda.
Hari Anti Korupsi Sedunia sebentar lagi, kira-kira sanksi sosial apa yang cocok diberikan kembali untuk Bupati terlapor Korupsi ini? (sky)
Video Sanksi Sosial dari PASTI Indonesia Untuk Terlapor Untung Tamsil, Pada Hari Anti Korupsi Sedunia, 09 Desember 2021.
