Jakarta, 6 Januari 2026 – PASTI INDONESIA (Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia) kembali menyampaikan siaran pers resmi terkait
PASTI Indonesia Temukan Dugaan Korupsi di Mamberamo Tengah.
Jakarta, 12 September 2025 — PASTI Indonesia menyampaikan temuan investigatif yang mengungkap dugaan korupsi struktural, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi proses demokrasi oleh
BADJINGAN! Dana ADIK saja masih berani di “GELAP”kan!
Jakarta, PASTI Indonesia menyampaikan keprihatinan serius atas dugaan penggelapan dana Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) oleh Rusmiati, seorang pejabat di Dinas Pendidikan,
Pertanyakan Ketegasan Penegakkan Hukum Di Papua Barat, PASTI Indonesia Sambangi KEJAGUNG RI Laporkan Kembali Korupsi di MRP-PB
PASTI Indonesia, Jakarta – Pilkada telah usai, tentunya Moratorium Penundaan Proses Hukum kepada Calon Kepala Daerah tentunya sudah tidak berlaku, oleh karena
Koruptor Dan Tukang Tipu, Ngotot Untuk Lolos Pilkada Manokwari Selatan! Mau Mengabdi atau Mencuri?!
PASTI Indonesia, Jakarta – Budaya malu seolah sudah benar hilang di diri Maxsi Ahoren dan Imam Syafi’i, Paslon yang mengusung Akronim MANIS.
Modal Surat Keterangan Hilang, Maxsi Ahoren Mau Maju Pilkada atau Daftar Badut?
PASTI Indonesia, Jakarta – Agak laen memang paslon Maxsi Ahoren dengan Imam Syafi’i, yang mengusung Akronim MANIS. Pilkada adalah ajang memilih Pemimpin
BIADAB!!! Masyarakat Hanya Minta Keterwakilan OAP Sesuai OTSUS di Pilkada Kaimana,Di BERONDONG TEMBAKAN!
PASTI Indonesia, Kaimana – Biadab! Entah apa yang ada di benak para Aparat Penegak Hukum di Polres Kaimana, Masyarakat yang melakukan aksi
Kader dan Pengurus Di Manokwari Selatan Saja Di Khianati Demi Kekuasaan! Apalagi Masyarakat Di Papua Barat Nanti!
PASTI Indonesia, Jakarta – Selalu ada dinamika dalam dunia Politik, namun Penghianatan bukanlah bagian dari Kepatutan dalam Dunia Politik. Entah apa yang
MEMBONGKAR Konspirasi Hitam Mohamad Lakotani Dalam Memuluskan Jalan Kekuasan & “Politik” Di Papua Barat!
PASTI Indonesia, Jakarta – Polemik aturan OTSUS, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah Orang Asli Papua, sepertinya bukan persoalan bagi seorang Mohamad
No More Posts Available.
No more pages to load.
