Jayapura, PASTI Indonesia – Miris sekali melihat pembangunan di Papua terutama dibidang kesehatan, Dengan kekayaan Alam yang Luar Biaasa, serta Anggaran APBD dan CSR Freeport yang Fantastis. Patutnya menjadi cerita Fiktif bila kesehatan di Bumi Papua tidak dapat tercover dengan baik dengan semua anggaran yang ada. Namun Faktanya yang terjadi, Kesehatan di Papua menjadi sesuatu yang MAHAL, samahalnya dengan Pepatah Orang Miskin dilarang Sakit di Republik ini!
Seperti yang dilaporkan Sekjen PASTI Indonesia, Jhon Mandibo yang memantau langsung di salah satu Rumah sakit ternama di Jayapura, RS. Dian Harapan. Pasien Penguna Kartu Indonesia Sehat yang dibangga-banggakan Presiden Jokowi sebagai Salah Satu Solusi Peduli Kesehatan Rakyat, serta Kartu Papua Sehat, dipersulit sekali oleh Pihak Rumah Sakit Dian Harapan. Padahal Kondisi Pasien Sangat Emergency dan butuh penanganan segera! Petugas dan Pihak Rumah sakit menolak Kartu Jaminan Kesehatan dalam Pendaftaran Administrasi Pasien, Miris sekali bukan! Padahal Secara Resmi Pemerintah Memplotkan Miliyaran Rupiah bagi Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta untuk Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat. Serta dalam Aturan Perundang-Undangan sendiri mengenai Fungi Rumah Sakit, telah jelas di katakan, Prioritas tentang Keselamatan dan Nyawa harus di Utamakan dan di-dahulukan daripada Persoalan Administrasi! Dan Rumah Sakit Nakal yang Menolak Orang Miskin untuk Berobat, sepatutnya di Cabut Izinnya! karena Fungsi Utama Rumah Sakit adalah Pelayanan Kesehatan bukan Pengeruk Keuntungan Semata!
Hal semacam ini bukan pertama kali terjadi, di Ibukota persoalan seperti ini juga kerap kali terjadi. Pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) acap kali dianggap sebagai pasien Kasta Rendah dan selalu mendapatkan perlakuan buruk. Yang biasa terjadi adalah pihak Rumah Sakit kerap kali mengatakan, Kamar Sudah Penuh untuk Pasien pengguna KIS, atau kalau dipaksakan dengan Cara Ngotot, Pengguna KIS biasanya hanya mendapatkan sebuah Tempat Tidur Pasien dengan Pelayanan Ala Kadarnya, kadang kala juga bisa tidak didalam ruangan, tapi tidur di lorong-lorong! itu di Ibukota, apalagi di Papua sana! Miris Sekali Memeng, Mungkin benar “Orang Miskin dilarang Sakit di Republik ini!”
Pemerintah Pusat tentunya bertanggung jawab penuh atas Program Kesehatan bagi Masyarakat ini, Namun Agaknya pemerintah belum menunjukkan keseriusan yang maksimal dalam menindak Rumah Sakitn – Rumah Sakit nakal yang menyulitkan Para Pasien pengguna KIS dan KPS. Panjangnya Birokrasi dan semerautnya tatakelola Pemerintahan dan Anggaran menjadi salah satu kendala untuk menyelesaikan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia, Belum lagi Korupsi disana-sini yang menyebabkan Anggaran Negara yang harusnya untuk Prioritas Kesehatan, Terpotong dan bahkan Hilang.
Sepertinya Presiden Jokowi, harus mengkaji kembali Pembangunan di Papua, agar Pembangunan di Papua tidak hanya sebatas Wacana dan Gula-Gula bagi Masyarakat disana, Saat ini Masyarakat disana membutuhkan perhatian Kesehatan dan Pendidikan. Namun yang sibuk digembar-gemborkan adalah anggaran Ratusan Milyard untuk pembangunan Pangkalan Militer! “Pak, Masyarakat di Papua Sana Sedang Sakit, Mereka Butuh Dokter, Mereka tidak butuh Tentara pak, Mereka Butuh Obat bukan Amunisi!”. (Arlx)
