PASTI Indonesia, Jakarta – Semakin terlihat jelas “Ambisi” DOAMU Jilid 2 untuk kembali berkuasa, tatkala banyak Penolakan terhadap Figur bermasalah seperti “Mohamad Lakotani” yang dilakukan oleh Masyarakat terkhususnya dari Wilayah Selatan Papua Barat, yakni Fakfak,Kaimana dan Bintuni.
Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pemerhati Otsus Fakfak yang mendesak Cagub an Cawagub Harus Orang Asli Papua (OAP) dan bukan bermarga “Tempelan” yang artinya memiliki Marga Papua namun bukan Orang Asli Papua.
DOAMU Jilid 2, Tayangan AMBISI Dua Orang Bermasalah
Seperti yang disampaikan sebelumnya, jika diawal kita masih dapat menganggap kegagalan DOAMU Jilid I karena “Peran Wakil” yang kurang memadai, dan seolah sibuk sendiri. Namun dalam kejar tayang mewujudkan “DOAMU Jilid 2”, maka dapat kita pastikan, dua-dua ini orang bermasalah dan “Baku Sandera” kepentingan.
Borong PARTAI, Ambisi Melawan Kotak Kosang?
Tidak tanggung-tanggung memang,Proyek DOAMU Jilid 2, setelah Partai “Gagal Lolos Senayan 2024” seperti PERINDO, PPP berhasil diboyong rekomendasinya. Maka kini Mantan Partai Penguasa, sekelas Partai Demokrat langsung di “Borong” B1KWK (Rekomendasi Partai).
Luar biasa memang, dari sumber Informasi PASTI Indonesia. Untuk “Surat Tugas” (Surat sebelum Rekomendasi) Partai Demokrat, sekelas Gubernur adalah senilai Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dan untuk Rekomdasi Partai, 1 Kursi senilai 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), untuk Papua Barat Partai Demokrat memiliki 3 Kursi, maka Nilai Rekomendasinya Senilai Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah), yang di setorkan langsung ke Rekening Partai. Dan DOAMU Jilid 2, pada Kamis, 4 Juli 2024 kemarin langsung mendapatkan B1KWK.
Jika dikatakan “Tanpa Mahar”, Maka DOAMU Jilid 2 harus mampu membuktikan bahwa Dukungan Partai “yang didapat itu tanpa mahar”. Karena “Partai Perindo” saja menetapkan Mahar walau hanya sekelas Bupati.
Menjadi pertanyaan bersama adalah, DOAMU telah 2 tahun vakum setelah usai masa jabatan yakni mei 2022, dari mana memiliki “anggaran” besar tersebut? berapa gaji seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga dapat memiliki “Dana Wow”. Tentunya “memiliki Donatur”, jika demikian, Pilkada 2024 Papua Barat nanti menjadi “Kepentingan Rakyat Papua Barat memiliki Pemimpin Bersih” atau Kepentingan Para Cukong untuk “menggarap” Tanah Papua Barat.
PASTI Indonesia Laporkan Dugaan Korupsi Mohamad Lakotani ke KPK & Mempertanyakan Ketegasan KPK terkait Suap kepada Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
PASTI Indonesia Laporan Dugaan Korupsi Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2017-2022 ke KPK.
Kamis, 04 Juli 2024 lalu,secara resmi PASTI Indonesia menyampaikan pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran, Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017-2022 yang dimana terdapat anggaran sebesar Rp.30.000.000.000 terbilang Tiga Puluh Milyar Rupiah, selama kepemimpunan Mohamad Lakotani sebagai Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat. PASTI Indonesia juga melaporkan “Paulus Waterpauw” selaku PJ Gubernur Papua Barat atas dugaan “ikut serta” mengamankan Mohamad Lakotani agar menjabat kembali sebagai KaKawarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2022-2027, supaya kasus “skandal” Penyalahgunaan Anggaran pada Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017-2022 tidak terbongkar.
Selain itu, PASTI Indonesia mempertanyakan ketegasan KPK atas Kasus Suap Dominggus Mandacan kepada Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp.500.000.000 terbilang Lima Ratus Juta Rupiah.
Baku Sandera Kasus & Kepentingan, Indikasi Kuat menyatunya kembali DOAMU Jilid 2
Dari sejumlah Informasi yang PASTI Indonesia dapatkan, banyak Skandal Korupsi di Provinsi Papua Barat yang belum terbongkar, bahkan yang lebih wow dari Kasus Korupsi Koni Papua Barat. Dari Dasar itu, maka PASTI Indonesia dapat simpulkan “DOA MU Jilid 2” itu adalah Proyek “Baku Tau“, dimana jika tidak berpasangan kembali, apabila salah-satu “kena” maka akan “bernyanyi” dan menarik pihak lain. Oleh karena itu, agar aman, maka harus “sepakat” kembali.
Kasus Korupsi kerap kali menjadi Bahan Sandera “Kepentingan Pusat”
Belajar pada persoalan Mantan Gubernur Papua, Almarhum Kaka Lukas Enembe. Kasus Korupsi para pejabat di Tanah Papua, mayoritas telah “diketahui” Pusat, namun “didiamkan” agar menjadi Sandera Kepentingan Pusat. yang dimana, apabila “kepentingan” itu telah usai, maka “Pejabat” tersebut juga di “selesaikan”.
Jika melihat pada kasus Suap terhadap Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang notabenenya hasil OTT KPK, namun kemudian tidak dikembangkan oleh KPK. maka dapat di pastikan “Pejabat” yang melakukan suap tersebut sudah “dipegang” dan menjadi “sandera”.
Hasil Survei Independent ETOS, Papua Barat masih memiliki Harapan yakni Suara Dominggus Mandacan di Tempel Ketat Oleh Markus Waran dan Hermus Indouw Sebagai Calon Gubernur Papua Barat.
ETOS – Hasil Survei Papua Barat
Bahkan untuk Bakal Calon Wakil Gubernur Papua Barat, Suara Mohamad Lakotani terendah!
Jika mengacu pada “Kebiasaan” di Papua Barat, jika Gubernur adalah Kristiani maka Wakil adalah seorang Muslim, Wilayah Selatan Papua Barat yang notabenenya memiliki banyak Tokoh Muslim, masih jauh lebih baik daripada Suara Mohamad Lakotani.
Suara Wilayah Selatan Papua Barat yang notabenenya Muslim :
- Hermanto Hubrouw dengan 74 % Suara Responden
- Mohammad Uswanas dengan 71 % Suara Responden
- Sirajudin Bauw dengan 63 % Suara Responden
masih jauh lebih baik daripada Mohamad Lakotani yang hanya memegang 23 % Suara Responden.
Menanti Gebrakan PDI P dan Golkar selaku Pemenang Pileg Papua Barat dengan 7 kursi suara di Provinsi Papua Barat
Masyarakat Papua Barat masih memiliki harapan, dikarenakan PDI P dan Golkar belum “bersuara” atas DOAMU Jilid 2, jika PDI P dan Golkar bergabung dalam Pilkada 2024 Papua Barat, maka dapat dipastikan “akan menang”, karena jelas setelah Dominggus Mandacan kembali menarik Mohammad Lakotani, dan tampil dengan DOAMU Jilid 2, penolakan-penolakan terus di lakukan Masyarakat di Papua Barat.
PDIP memiliki Markus Waran dan Hermus Indouw, Markus Waran yang notabenenya Ketua DPD PDI P Papua Barat serta Bupati dua Periode Manokwari Selatan serta Tokoh Pembangunan Mansel menurut Ketua PPA (Ketua Perkumpulan Perempuan Arfak) Manokwari Selatan. Hermus Indouw notabenenya adalah Bupati Kabupaten Manokwari yang merupakan penopang langsung Provinsi Papua Barat. Ketua Kader PDI P memiliki pengalaman dan memahami Papua Barat dengan baik. Kedua Tokoh itu dapat dimajukan sebagai Calon Gubernur Papua Barat.
Golkar, memiliki Mohammad Uswanas, walau dengan beberapa catatan “Kurang Baik“, namun dalam Pilpres 2024 lalu berhasil membuat Prabowo-Gibran menang di Papua Barat, selaku Ketua TKD Prabowo Gibran Papua Barat. Mohamad Lakotani yang notabenenya “Ketua DPD Gerindra Papua Barat” saja tidak mendapatkan Kepercayaan sebagai Ketua TKD, bagaimana mau memenangkan Prabowo-Gibran, untuk Gerindra di tempat asalnya Mohamad Lakotani, Kabupaten Kaimana, Gerindra saja tidak memiliki 1 Kursi pun di DPRD Kabupaten Kaimana 2024 ini. Di 2019 lalu saja keterwakilan Gerindra di DPRD Provinsi Papua Barat menurun tajam.
Golkar selain dapat memajukan Mohammad Uswanas, dapat “menaturalisasi kandidat” dengan menarik Hermanto Hubrouw, Sirajudin Bauw, sebagai Wakil Gubernur Papua Barat yang berasal dari Wilayah Selatan Papua Barat. dan itu jauh lebih baik daripada Mohamad Lakotani yang Prestasi selama Menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat hanya menambah Deretan Harta di LHKPN setiap tahunnya selama masa jabatan.
LHPKN LAKOTANI. Cawabup, Cawagub, Wagub 2017-2022
Prabowo dan Gerindra belum bersuara
Prabowo dan Gerindra sendiri telah menerima Laporan PASTI Indonesia terkait dengan perilaku Mohammad Lakotani, baik terkait dengan Skandal Pelatikan “WBP” di Istana Merdeka pada 2018 yang direkomendasikan oleh Mohammad Lakotani selaku Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat 2017-2022, Penangkatan Narapidana baru bebas bersyarat sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kaimana, hingga Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Kwarda Gerakan Pramuka Papua Barat Periode 2017-2022 senilai Rp.30.000.000.000 terbilang Tiga Puluh Milyar Rupiah.
Jika pada Pilpres 2024, Prabowo kerap kali memuji Presiden Joko Widodo dan selalu menghormati Presiden Joko Widodo terutama sejak di percaya sebagai Menhan pada Pemerintahan 2019-2024, bagaimana perasaan Prabowo sebagai Presiden Terpilih 2024, melihat “sahabatnya” dijebak sendiri oleh Kadernya sendiri, hingga melantik WBP Tipidkor di Istana Merdeka pada 2018 lalu. (Admin)
