Jakarta, 26 Juni 2026 — Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (PASTI) Indonesia menyampaikan apresiasi kepada AS SDM Polri atas langkah progresif merespons surat resmi yang sebelumnya dikirimkan oleh PASTI Indonesia. Mutasi Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana melalui Surat Telegram Kapolri ST/1335–1341/VI/KEP./2026 menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat Fakfak akhirnya mendapat perhatian serius.
Namun, apresiasi ini tidak menutup kritik. Fakfak bukan sekadar daerah pinggiran; ia adalah pusat proyek-proyek strategis berskala besar yang diduga terafiliasi dengan kepentingan politik-ekonomi nasional, termasuk figur Bahlil Lahadalia. Dalam konteks ini, penunjukan Kapolres baru Fakfak, AKBP Naim Ishak, disebut-sebut sebagai “keponakan” Bupati Fakfak Samaun Dahlan — istilah yang dalam arti luas mencerminkan kedekatan sosial-politik dan patronase kekuasaan, bukan hubungan keluarga dalam ikatan darah.
Profil AKBP Naim Ishak
- Asal: Tidore Kepulauan, Maluku Utara
- Lulusan: Akademi Kepolisian (AKPOL) angkatan 2009
- Karier:
- Kasat Reskrim Polres Blitar Kota
- Kapolsek Ternate Selatan
- Kasat Reskrim Polres Tidore
- Wakapolres Halmahera Selatan
- Kasubdit II Direskrimsus Polda Maluku Utara (2020)
- Rekam jejak: Berhasil mengungkap kasus curanmor, narkoba, dan pembunuhan di Maluku Utara.
Dengan latar belakang karier yang cukup panjang, Naim Ishak datang ke Fakfak membawa pengalaman teknis. Namun, publik menilai bahwa kedekatan sosial-politik yang melekat padanya bisa menjadi ujian besar bagi independensi kepemimpinannya.
PASTI Indonesia menekankan pentingnya jaminan independensi Kapolres baru Fakfak. Independensi aparat kepolisian adalah syarat mutlak agar penegakan hukum berjalan profesional, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan proyek raksasa yang sedang berlangsung di Fakfak.
Pernyataan Direktur PASTI Indonesia, Lex Wu
“Langkah AS SDM Polri patut diapresiasi sebagai jawaban atas keresahan masyarakat Fakfak. Tetapi apresiasi ini tidak berarti kami menutup mata. Kapolres baru Fakfak harus dapat membuktikan dirinya berdiri tegak di atas kepentingan rakyat. Independensi adalah komitmen yang tidak bisa ditawar. Kepolisian tidak boleh terjebak dalam pusaran kepentingan sempit, baik politik maupun proyek strategis yang menggurita di Fakfak. Tanpa independensi, kepercayaan publik terhadap Polri akan rapuh; dengan independensi, Polri akan kembali berdiri sebagai institusi yang dipercaya rakyat.”
Fakfak kini menjadi panggung ujian kepercayaan publik terhadap Polri. Mutasi ini adalah langkah maju, tetapi ujian sesungguhnya ada pada independensi Kapolres baru. Bila independensi dijaga teguh, Polri akan berdiri sebagai institusi yang dipercaya rakyat. Namun bila independensi tergadaikan oleh kepentingan keluarga atau proyek raksasa, maka bayang-bayang keraguan akan terus menghantui institusi kepolisian. (admin)
