PASTI Indonesia, Jakarta – Sebelumnya sebagaimana di wartakan oleh media online Infofakfak.com (Kajari : Pak Donatus Tidak Pernah Melaporkan Dugaan Korupsi Ke Kejari Fakfak), maka kemudian Susanto selaku Ketua PASTI Indonesia yang melaporkan persoalan ini ke KPK dan mendampingi Pak Donatus sebagai Saksi Kunci terkait persoalan Tindak Pidana Korupsi Mark Up Pengadaan SoundSytem dan Panggung Rigging yang memberikan Keterangan kepada KPK dan Awak Media. Melalui Kepala Divisi Humas dan Media, Wahyu Wibisana, mengeluarkan Tanggapan terkait hal ini, yang dimana langsung di kirimkan kepada rekan media Infofakfak.com. Ketua PASTI Indonesia dalam hal ini juga menyatakan terima kasih, kepada Infofakfak.com yang kemudian menaikkan bantahan tersebut sebagai bentuk netralitas dan berita yang berimbang.
Adapun berita tanggapan tersebut adalah :
Tanggapan Susanto: Bantahan Kajari Fakfak Dinilai Aneh
Fakfak_ Berikut tanggapan Ketua PASTI Indonesia, terkait berita “Kajari : Pak Donatus Tidak Pernah Melaporkan Dugaan Korupsi Ke Kejari Fakfak” yang dimuat media ini Selasa (17/6). Tanggapan dikirim kepada redaksi Infofakfak.com. Pemuatan tanggapan ini sesuai amanat UU 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Membaca pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Fakfak, Rilke Jeffy Huwae, SH. MH di Infofakfak.com bahwa Kejari Fakfak tidak pernah menerima laporan masyarakat ataupun laporan dari mantan Wakil Bupati Fakfak Donastus Nimbitkendik tentang kasus mark up anggaran pengadaan sound system dan panggung ringging pada acara HUT Kabupaten Fakfak ke-113 senilai Rp 4.329.445.000, kami dari PASTI Indonesia yang mendampingi Pak Donastus melaporkan kasus ini menganggap pernyataan Pak Kajari adalah sesuatu yang aneh.
Sebab di tahun 2015 lalu, mantan Kasi Pidsus Kejari Fakfak Junjungan Aritonang sempat merilis bahwa pihaknya sedang menangani dua kasus korupsi di Fakfak yakni kasus pengadaan susu fiktif dan kasus mark up acara HUT Fakfak ke-113 ini. Bahkan ketika itu, Aritonang menyatakan pihaknya sudah meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan dan akan segera menetapkan tersangka. Sayang kemudian yang bersangkutan dimutasi dari posisinya.
“Aneh kalau Kajari Fakfak mengeluarkan pernyataan pihaknya tidak pernah menerima laporan soal kasus ini. Bukankah sejak tahun 2014 lalu ada kelompok masyarakat yang melaporkan kasus ini ke Kejari Fakfak. Dan pada tahun 2015 lalu ada pernyataan mantan Kasi Pidsus Kejari Fakfak Junjungan Aritonang di sejumlah media massa lokal tentang penanganan kasus ini,” kata KetuaUmum PASTI Indonesia, Susanto, Rabu (18/5).
Dikatakan yang membuatnya lebih bingung adalah mengapa Kajari Fakfak yang justru merespon kasus ini secara membabi buta, sementara Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas saja tidak melakukan klarifikasi apapun terkait laporan mantan wakilnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Logikanya kan, Pak Bupati yang harus kebakarn jenggot dan sibuk melakukan klarifikasi terkait laporan ini. Tapi mengapa sekarang pak Kajari yang sibuk. Seharusnya dia segera menurunkan tim khusus ke KPK untuk menindaklanjuti kasus ini, bukan sibuk membantah di media massa. Dia kan digaji rakyat untuk mengusut kasus-kasus yang merugikan negara, bukan malah berpolemik di media massa,” kata pria yang akrab disapa Along ini.
Sebelumnya, Kajari Fakfak diberitakan menuding tak pernah ada laporan masyarakat terkait kasus dugaan mark up dana perayaan HUT Fakfak ke-113 senilai Rp 4.329.445.000 dari total dana anggaran senilai Rp 5.235.445.000 yang telah dipecah dalam dua pos anggaran yakni pos Setda sebesar Rp 2.318.440.000 kepada CV Inaya Permai dan pos anggaran DPPKAD Fakfak sebesar Rp 2.917.005.000 yang dibayarkan kepada PT Anugerah Tiga Mendawa. Padahal dari hasil penelusuran tim investigasi PASTI Indonesia dan Elsham Fakfak anggaran ideal untuk kegiatan itu tak lebih dari Rp 906.000.000. ()
Sumber asli : Tanggapan Susanto: Bantahan Kajari Fakfak Dinilai Aneh
