Jakarta, PASTI Indonesia – Ketua PASTI Indonesia, mempertanyakan ketegasan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Papua, mengingat korupsi masih marak terjadi di Papua bahkan seolah-olah menjadi budaya sebagian pejabat daerah di Papua.
Seperti yang beberapa waktu lalu di laporkan oleh PASTI Indonesia ke KPK terkait dengan Dugaan Korupsi dan Mark Up pengadaaan Sound System dan Panggung Rigging HUT Kota Fakfak Ke-113. Dengan terduga Bupati Fakfak, Muhammad Uswanas dan Tangan Kanannya Samaun Dahlan beserta Endro Kusuma, menyebabkan kerugian Negara hampir sebesar 4 Milyar lebih.
Kasus korupsi di Fakfak bukanlah persoalan baru, medio sebelumnya pada Tahun 2012 di kota ini pernah di laporkan juga persoalan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Alat kesehatan untuk RSUD Fakfak yang dimana dugaan kerugian negara mencapai hampir 100 Milyar, yang dimana laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah dilaporkan oleh LSM KAMPAK PAPUA ke KPK.
Sepertinya Pemerintah Pusat terkesan Bermain-main dalam menindak para Pelaku, dan penegak hukum di daerah seolah-olah sudah terbelikan, sehingga beberapa laporan ini “Mengendap” begitu saja. Sebagaimana beberapa persoalan yang sudah ditangani Kejari Fakfak, diantaranya adalah persoalan Pengadaan susu Fiktif, yang dimana sebenarnya sudah sampai ketahap Penetapan Tersangka, namun sampai detik ini tidak ada yang di Tahan. Dan untuk persoalan Mark Up Sound System dan Panggung Rigging sudah pernah di proses oleh Kejaksaan Negeri Fakfak, hingga tahap penyidikan. Namun sayangnya sebagiamana yang sudah disebutkan diatas, Penegak hukum di daerah seolah sudah “Terbeli” maka kasus ini tidak berjalan, bahkan menurut informasi yang didapat hasil penelusuran PASTI Indonesia, Jaksa yang mengangkat persoalan ini kepermukaan di Pindahkan. Sehingga proses hukum perkara tersebut “mengendap”, dan akhirnya masyarakat membawa persoalan tersebut ke Jakarta dan melalui PASTI Indonesia, laporan dugaan tindak Pidana Korupsi dan Mark Up Tersebut di Laporkan ke KPK.
Oleh Karena itu, PASTI Indonesia mempertanyakan ketegasan Bapak Presiden terkait dengan program pembangunan untuk Indonesia Timur khususnya Papua. Program pemerintah adalah menyejahterakan Masyarakat Papua, Namun Pejabat di daerah seolah menggunakan Kesempatan tersebut sebagai ajang memperkaya diri dengan modus program pemerintah. Presiden Joko Widodo termasuk Presiden yang paling intens mengunjungi Papua, oleh karena itu besar Harap Masyarakat Papua dan PASTI Indonesia agar Bapak Presiden berani Tegas terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya sekedar Ceremony saja di Papua sana. (arlex)
