PASTI Indonesia, FAKFAK – Pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini menghadapi krisis lingkungan dan sosial yang berakar dari praktik pengelolaan sampah selama puluhan tahun. Sumber masalah utama adalah TPA Kadamer, yang beroperasi dengan sistem open dumping selama lebih dari 30 tahun, melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. “Dosa masa lalu” ini kini menuntut pertanggungjawaban pemerintah, memicu sanksi dari KLHK dan tuntutan ganti rugi dari masyarakat adat setempat.
Penyelesaian kasus ini bukan hanya soal menutup TPA, tetapi memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan tiga pihak utama: Pemerintah Kabupaten Fakfak, Dewan Adat Mbaham-Matta,LMA Kab Fakfak, dan masyarakat itu sendiri.
Pandangan PASTI Indonesia: Waktu dan Kolaborasi Kunci Penyelesaian
Lex Wu, Direktur PASTI Indonesia, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak yang baru saat ini mewarisi banyak persoalan, termasuk isu TPA Kadamer. Menurutnya, pemerintah harus diberikan waktu untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dengan komitmen yang jelas dan transparan.
“Pemerintahan baru ini mewarisi persoalan yang sudah berlarut-larut. Tuntutan dan sanksi yang datang adalah akibat dari kelalaian puluhan tahun. Kita perlu memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja, dengan catatan harus ada komitmen yang jelas dan transparan,” ujar Lex Wu.
Analisis Akar Masalah dan Dampaknya
- Praktik Ilegal Open Dumping: Sistem open dumping di TPA Kadamer merupakan praktik pembuangan sampah terbuka tanpa penanganan lanjutan. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali, bau menyengat, dan pencemaran tanah serta air.
- Pencemaran Lingkungan dan Dampak Sosial: Selama 30 tahun, limbah dari TPA meresap ke tanah ulayat masyarakat adat Dusun Pala Wohibie, merusak kesuburan lahan dan meracuni tanaman produktif. Dampaknya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga kerusakan sosial dan budaya, karena tanah merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat adat.
- Pelanggaran Hukum dan Sanksi Pemerintah: Pemerintah Kabupaten Fakfak terbukti tidak memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang sah untuk TPA Kadamer. Hal ini menyebabkan sanksi administratif dari KLHK, yang memberikan tenggat waktu 180 hari untuk perbaikan total, termasuk penghentian open dumping.
Ganti Rugi: Jauh Lebih dari Sekadar Uang
Tuntutan ganti rugi dari masyarakat adat bukanlah sekadar kompensasi finansial, melainkan permintaan untuk pemulihan dan keadilan. Ganti rugi komprehensif harus mencakup:
- Restitusi Lingkungan dan Pemulihan Lahan: Pemerintah dan masyarakat adat, bersama Dewan Adat Mbaham-Matta dan LMA Kab Fakfak, harus bekerja sama dalam program rehabilitasi lahan yang tercemar. Ini bisa berupa penanaman kembali vegetasi lokal yang sesuai, memulihkan ekosistem dan mengembalikan fungsi lahan.
- Pengakuan Hak Ulayat: Pemerintah harus secara resmi mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah yang tercemar. Pengakuan ini, melalui mediasi Dewan Adat Mbaham-Matta dan LMA Kab Fakfak, akan menguatkan posisi mereka dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan di wilayah mereka.
- Pemberdayaan dan Kemitraan Ekonomi: Ganti rugi dapat diwujudkan dalam program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dapat membangun fasilitas pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat adat, seperti bank sampah atau unit daur ulang, yang menciptakan lapangan kerja dan sumber penghasilan baru.
Solusi Berkelanjutan dan Kolaborasi Tiga Pihak
Penyelesaian masalah TPA Kadamer harus didasari kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antara semua pihak.
- Dialog dan Mediasi Intensif: Pemerintah harus membuka ruang dialog yang jujur dan transparan, difasilitasi oleh Dewan Adat Mbaham-Matta dan LMA Kab Fakfak sebagai perwakilan resmi masyarakat adat. Dialog ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, di mana pemerintah mengakui kesalahan masa lalu, dan masyarakat adat menyampaikan aspirasi mereka secara jelas.
- Kemitraan Pengelolaan TPA Berkelanjutan: Masyarakat adat, dengan dukungan Dewan Adat Mbaham-Matta dan LMA Kab Fakfak, harus dilibatkan dalam pengawasan dan operasional TPA baru di Kampung Werikapal, yang diklaim menggunakan sistem sanitary landfill. Keterlibatan mereka dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan juga membuka peluang bagi mereka untuk mengelola program-program ramah lingkungan.
- Landasan Hukum yang Mengikat: Semua kesepakatan harus dituangkan dalam bentuk legal yang kuat. Ini bisa berupa Surat Keputusan Bersama antara Bupati, perwakilan Dewan Adat Mbaham-Matta dan LMA Kab Fakfak, dan perwakilan masyarakat adat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah yang mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, sehingga kasus serupa tidak akan terulang.
Dengan mengadopsi pendekatan komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat mengubah beban “dosa masa lalu” TPA Kadamer menjadi model penyelesaian konflik yang sukses. Ini adalah kesempatan emas untuk memulihkan keadilan bagi masyarakat adat, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi seluruh warga Fakfak. (admin)
