Seknas PI,Jakarta – Di saat pemerintah daerah dipaksa melakukan efisiensi dan penghematan, bahkan hingga menunda pembayaran gaji ASN dan PPPK, pusat justru menggelontorkan hampir Rp4 miliar untuk pembangunan fitness center di Kemendagri.
Tender ini berjalan penuh revisi, dengan 8 kali perubahan pada tahap penetapan pemenang, hingga akhirnya dimenangkan oleh PT. Jasmin Global Utama dengan nilai kontrak Rp3,497 miliar. Sebuah proses yang rapi di atas kertas, namun menimbulkan pertanyaan besar: apakah kenyamanan pegawai pusat lebih penting daripada hak dasar pegawai di daerah?
Inkonsistensi Kebijakan
Instruksi pusat jelas: daerah harus berhemat, menunda proyek, dan menekan belanja. Namun, pusat sendiri justru melanjutkan proyek fasilitas olahraga yang tidak menyentuh kebutuhan mendesak rakyat.
Inilah wajah inkonsistensi kebijakan fiskal:
- Daerah ditekan: gaji ASN dan PPPK tertunda, proyek vital dihentikan.
- Pusat bebas: membangun sarana mewah dengan anggaran besar.
Kontras ini memperlihatkan jurang keadilan fiskal yang semakin melebar.
Papua: Luka yang Dibiarkan
Ironi ini semakin tajam bila dibandingkan dengan kondisi Papua. Hingga Agustus 2026, Papua masih bergulat dengan tragedi:
- Krisis pangan: Ribuan warga di Kabupaten Puncak kelaparan akibat cuaca ekstrem. Bantuan hanya bisa disalurkan lewat helikopter TNI.
- Konflik bersenjata: Operasi militer di Intan Jaya, Mimika, Nduga, dan Yahukimo menimbulkan korban sipil, termasuk dugaan pelanggaran HAM.
- Tragedi sosial: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berujung keracunan massal, meracuni ratusan siswa.
Ketika rakyat Papua berjuang melawan lapar dan peluru, pusat memilih membangun fasilitas olahraga mewah bagi pegawainya. Sebuah ironi yang menusuk nurani bangsa.
Narasi ini bukan sekadar soal angka Rp4 miliar. Ini tentang prioritas negara. Tentang bagaimana pusat menempatkan kenyamanan pegawai di atas penderitaan rakyat di daerah. Tentang bagaimana instruksi efisiensi hanya berlaku ke bawah, sementara ke atas tetap leluasa.
Di mana letak keadilan fiskal? Apakah pembangunan fitness center lebih mendesak daripada menyelamatkan nyawa anak-anak Papua yang keracunan makanan, atau ASN di daerah yang belum menerima gaji?
PASTI Indonesia menegaskan: pembangunan sarana fitness center Kemendagri adalah simbol inkonsistensi anggaran. Sebuah ironi mencolok di tengah jeritan daerah dan tragedi Papua.
Ketika rakyat menunggu hak dasar mereka, pusat justru sibuk membangun kenyamanan. Inilah wajah paradoks pembangunan: sehat di pusat, sakit di daerah. (admin)
