PASTI Indonesia, Jakarta – Hari Pramuka ke-64 yang diperingati pada 14 Agustus 2025 mengusung tema nasional “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa.” Di berbagai daerah, semangat Pramuka diwujudkan dalam kegiatan kemah besar, lomba keterampilan, dan upacara yang menekankan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan pengabdian.
Namun, di Papua Barat, peringatan ini justru menjadi momen refleksi yang pahit. Gerakan Pramuka di wilayah ini dinilai stagnan dan masih dibayangi oleh persoalan serius yang belum sepenuhnya diselesaikan.
Bayang-Bayang Korupsi dalam Kepengurusan Pramuka Papua Barat
Pada 2024, PASTI Indonesia melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Papua Barat periode 2017–2022, Mohamad Lakotani, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lakotani, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Barat saat itu, diduga merekomendasikan Frans W.W. Fimbay—seorang warga binaan kasus korupsi—untuk dilantik sebagai Koordinator Wilayah IV Kwarnas Gerakan Pramuka.
Pelantikan Frans dilakukan langsung di Istana Merdeka oleh Presiden RI, sebuah peristiwa yang disebut oleh PASTI Indonesia sebagai “salah satu momen paling memalukan dalam sejarah Gerakan Pramuka.”
“Betapa mirisnya, seorang warga binaan kasus korupsi bisa hadir di Istana Merdeka dan dilantik oleh Presiden. Ini bukan hanya mencoreng Gerakan Pramuka, tapi juga menjebak simbol negara dalam peristiwa memalukan,” — Lex Wu, Direktur Nasional PASTI Indonesia
Stagnasi Gerakan dan Minimnya Program Pembinaan
Selain persoalan integritas, Gerakan Pramuka Papua Barat juga dinilai minim gerakan signifikan. Program pembinaan karakter yang seharusnya menjadi inti kegiatan Pramuka tidak terdokumentasi secara jelas dan tidak menunjukkan dampak nyata di masyarakat.
Kegiatan seremoni seperti upacara dan pelantikan tetap berlangsung, namun substansi pembinaan nilai-nilai Pramuka seperti Dasa Darma dan Tri Satya tampak terpinggirkan.
Harapan Perubahan di Bawah Kepemimpinan Dominggus Mandacan
Dominggus Mandacan, yang kembali menjabat sebagai Gubernur Papua Barat untuk periode 2025–2030, membawa harapan baru bagi revitalisasi Gerakan Pramuka di wilayahnya. Dalam pernyataannya saat peringatan Hari Pramuka sebelumnya, Mandacan menegaskan pentingnya Pramuka sebagai sarana pembentukan SDM unggul dan berkualitas.
“Anak-anak yang memiliki dasar Pramuka lebih mudah dalam pendidikan, disiplin, dan berorganisasi. Pemerintah akan terus mendukung kegiatan Pramuka melalui APBD sesuai kemampuan daerah,” — Dominggus Mandacan, Gubernur Papua Barat
PASTI Indonesia berharap kepemimpinan Mandacan di periode kedua ini konsisten melakukan perbaikan, termasuk memastikan transparansi dalam kepengurusan Kwarda dan mengembalikan marwah Pramuka sebagai gerakan pembinaan karakter, bukan alat politik.
Seruan Reformasi: Kembalikan Marwah Pramuka
Peringatan 64 tahun Gerakan Pramuka seharusnya menjadi titik balik bagi Papua Barat untuk melakukan perbaikan serius. PASTI Indonesia menyerukan:
- 🔍 Audit menyeluruh terhadap kepengurusan Kwarda Papua Barat
- 🧭 Evaluasi kepemimpinan dan proses rekomendasi internal
- 🌱 Revitalisasi program pembinaan karakter yang berdampak langsung pada generasi muda
Gerakan Pramuka harus kembali menjadi rumah pembentukan integritas, bukan tempat berlindung bagi kepentingan politik atau individu bermasalah.
64 tahun Gerakan Pramuka adalah pencapaian besar bagi bangsa Indonesia. Namun di Papua Barat, pencapaian ini harus disertai dengan keberanian untuk berubah. Dengan komitmen kepemimpinan yang konsisten dan dukungan masyarakat, Papua Barat punya peluang untuk menjadikan Pramuka sebagai kekuatan moral dan sosial yang sesungguhnya. (admin)
