PASTI Indonesia, Kaimana, Papua Barat — Kepemimpinan Bupati Hasan Achmad dan Wakil Bupati Isak Waryensi dinilai membawa angin segar bagi masyarakat Kaimana. Sejak dilantik pada Februari 2025, pasangan ini menunjukkan komitmen terhadap pembangunan inklusif, perlindungan lingkungan, dan pelayanan publik yang lebih adil. Namun, laporan masyarakat yang masuk ke Perhimpunan PASTI Indonesia mengungkap kekhawatiran serius: adanya intervensi pihak luar yang diduga memengaruhi arah kebijakan strategis Bupati Hasan.
PASTI Indonesia menerima berbagai keluhan dari warga, tokoh adat, dan aktivis lokal yang mempertanyakan independensi pemerintahan daerah. Mereka menyoroti keputusan-keputusan penting yang dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat Kaimana.
“Kami memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung, bukan melalui donatur atau tekanan partai politik. Pemerintahan ini harus tunduk pada suara rakyat, bukan pada kepentingan eksternal,” tegas salah satu tokoh masyarakat kepada Direktur PASTI Indonesia melalui komunikasi WhatsApp call.
Kajian Mendalam terhadap Kebijakan Hasan-Isak:
1. Visi dan Misi: Komitmen Inklusif, Tapi Perlu Mekanisme Pengawasan
- Visi Hasan-Isak menekankan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, namun belum terlihat mekanisme partisipatif yang menjamin keterlibatan masyarakat adat dan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan.
- Misi mereka mencakup peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan, tapi belum ada publikasi rinci soal indikator keberhasilan, alokasi anggaran, atau prioritas sektoral.
2. Kebijakan Tambang Rakyat dan Tata Ruang: Belum Ada Kepastian Regulatif
- Belum ada kejelasan apakah pasangan Hasan-Isak akan mendorong Perda atau Pergub Tambang Rakyat yang berpihak pada penambang kecil dan masyarakat adat.
- Potensi intervensi dari korporasi atau elite luar daerah dalam penataan ruang dan izin tambang harus diwaspadai dan diklarifikasi secara publik.
3. Transparansi Anggaran dan Proyek Strategis: Perlu Audit Partisipatif
- Masyarakat melaporkan adanya proyek strategis yang tidak melalui musyawarah daerah atau konsultasi publik.
- PASTI Indonesia mendorong agar Pemda Kaimana membuka rencana kerja tahunan, alokasi anggaran, dan daftar proyek prioritas secara daring dan dapat diakses publik.
4. Independensi Birokrasi dan Penempatan Pejabat: Waspadai Tekanan Politik
- Dugaan intervensi dalam penempatan pejabat dan pengambilan keputusan strategis harus dijawab dengan pembentukan tim independen dan klarifikasi resmi dari Bupati Hasan.
- Pemerintahan Hasan-Isak harus menegaskan bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh donatur atau partai politik, dan karenanya wajib tunduk pada aspirasi publik.
Tiga Sorotan Utama dari Laporan Masyarakat:
- Kebijakan tambang rakyat dan tata ruang: Warga mempertanyakan apakah regulasi yang sedang dirancang benar-benar berpihak pada masyarakat adat dan penambang kecil, atau justru dipengaruhi oleh kepentingan korporasi luar.
- Alokasi anggaran dan proyek strategis: Beberapa keputusan anggaran dinilai tidak transparan dan tidak melalui mekanisme musyawarah daerah yang partisipatif.
- Kehadiran aktor eksternal dalam proses birokrasi: Dugaan adanya tekanan dari elite politik dan jaringan bisnis luar daerah yang ikut campur dalam penentuan pejabat dan arah kebijakan.
PASTI Indonesia: Mari Kawal Bersama Pemerintahan Hasan-Isak agar Tetap Mandat Rakyat
Perhimpunan PASTI Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat Kaimana—tokoh adat, pemuda, perempuan, akademisi, dan media lokal—untuk bersama-sama mengawal arah kebijakan pemerintahan Hasan-Isak. Kepemimpinan ini lahir dari pilihan rakyat, bukan dari tekanan donatur atau partai politik. Karena itu, arah pembangunan harus tetap berpijak pada aspirasi masyarakat, bukan pada kepentingan eksternal.
Apalagi, Hasan Achmad bukanlah sosok baru dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Kaimana sebelumnya dan seharusnya sudah sangat memahami dinamika birokrasi serta tantangan intervensi di luar pemerintahan. Pengalaman tersebut mestinya menjadi bekal penting untuk menjaga kemandirian kebijakan dan memperkuat posisi rakyat dalam setiap keputusan strategis.
Sebagai bentuk tanggung jawab publik, Direktur PASTI Indonesia juga telah menyampaikan langsung keluhan masyarakat kepada Bupati Hasan Achmad dan Wakil Bupati Isak Waryensi melalui komunikasi pribadi. Harapannya, aspirasi warga dapat ditindaklanjuti secara terbuka dan konstruktif.
“Kami percaya, Hasan-Isak punya komitmen kuat terhadap keadilan dan pembangunan inklusif. Mari kita jaga bersama agar mandat rakyat ini tidak dikaburkan oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab,” ujar Lex Wu, Direktur PASTI Indonesia.
PASTI Indonesia juga siap mendukung pembentukan forum konsultasi daerah, audit partisipatif, dan kanal komunikasi publik yang memungkinkan masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dengan semangat kolaboratif, Kaimana bisa menjadi contoh pemerintahan daerah yang transparan, mandiri, dan berpihak pada rakyat. (Admin)
