PASTI INDONESIA, Jakarta – Lembaga Perhimpunan PASTI Indonesia (Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia), menyatakan keprihatinan serius terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang dinilai sarat kepentingan politik dan intervensi kekuasaan.
Direktur PASTI Indonesia, Lex Wu, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dan bukti yang menunjukkan keterlibatan oknum aparat negara, ASN, dan penyelenggara pemilu dalam mendukung pasangan calon tertentu secara tidak sah.
“PSU ini bukan sekadar pengulangan teknis. Kami melihat indikasi kuat bahwa demokrasi sedang dikendalikan oleh kekuatan politik yang tidak transparan,” ujar Lex Wu.
Dugaan Pelanggaran Terstruktur
PASTI Indonesia mengungkapkan adanya rekaman suara dan video yang menunjukkan arahan dari Penjabat Gubernur Papua kepada ASN untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Selain itu, terdapat dugaan penggunaan fasilitas negara seperti pesawat dan ambulans untuk mengangkut dana kampanye hingga miliaran rupiah.
Tim hukum pasangan BTM–CK menyebut pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), melibatkan oknum kepolisian, pejabat daerah, dan penyelenggara pemilu.
Aksi Protes dan Tuntutan Rakyat
Ratusan warga Papua melakukan aksi damai di Kantor Gubernur dan Bawaslu Papua, menuntut netralitas ASN dan aparat keamanan. Tokoh adat Sentani, Organes Kaway, menyatakan bahwa demokrasi Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan elit.
“Kami ingin suara rakyat Papua dihormati, bukan diarahkan,” tegas Organes.
Kajian PASTI Indonesia: Demokrasi yang Tercemar Menimbulkan Konflik
Dalam kajian internal PASTI Indonesia menegaskan bahwa pesta demokrasi yang dikotori oleh kecurangan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang tidak sah secara moral, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kecurangan bukan hanya soal siapa yang menang. Ini soal keadilan sosial. Ketika satu kelompok merasa diperlakukan tidak adil, maka ketegangan antar komunitas bisa meningkat dan memicu konflik horizontal,” jelas Lex Wu.
PASTI Indonesia menyoroti bahaya konflik horizontal sebagai dampak langsung dari kecurangan pemilu. Menurut Lex Wu, ketika proses demokrasi dicemari oleh manipulasi dan intervensi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara.
Kajian tersebut mengidentifikasi tiga potensi bahaya utama:
- Polarisasi Sosial: Masyarakat terbelah antara pendukung dan penolak hasil pemilu, yang dapat memperuncing identitas politik, etnis, atau agama.
- Radikalisasi Aspirasi Lokal: Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu dapat mendorong tuntutan separatisme atau penolakan terhadap pemerintah pusat.
- Kekerasan Komunal: Ketegangan yang tidak dikelola dapat berubah menjadi bentrokan fisik antar kelompok, terutama di wilayah yang memiliki sejarah konflik.
PASTI Indonesia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal prosedur elektoral, tetapi juga soal kepercayaan publik dan stabilitas sosial.
“Ketika rakyat merasa suaranya tidak dihargai, maka kepercayaan terhadap negara akan runtuh. Ini membuka ruang bagi polarisasi, ketegangan antar kelompok, bahkan kekerasan sosial,” ujar Lex Wu.
PASTI Indonesia menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan fondasi kepercayaan publik. Jika prosesnya cacat, maka hasilnya pun cacat—dan legitimasi pemerintahan akan terus dipertanyakan.
Pentingnya Evaluasi Nasional: Demokrasi Tidak Boleh Dibiarkan Retak
PASTI Indonesia menegaskan bahwa evaluasi nasional terhadap PSU Papua bukan hanya penting—tetapi mendesak. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki otoritas dan integritas.
“Jika pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka preseden buruk akan terbentuk. Daerah lain akan meniru, dan demokrasi kita akan menjadi formalitas belaka,” tegas Lex Wu.
Evaluasi nasional diperlukan untuk:
- Menegakkan akuntabilitas terhadap penyelenggara pemilu dan aparat negara yang diduga melanggar.
- Memulihkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap intervensi politik.
- Mencegah konflik horizontal dengan menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak suara rakyat.
- Mendorong reformasi kelembagaan agar pemilu di masa depan lebih transparan, adil, dan bebas dari tekanan politik.
PASTI Indonesia juga menyerukan agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi dijadikan dasar untuk penegakan hukum, perbaikan sistem, dan pembentukan standar etika baru dalam pelaksanaan pemilu.
PASTI Indonesia mendesak Presiden RI dan Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSU di Papua dan menindak tegas aparat yang terbukti melanggar.
“Demokrasi harus dijaga, bukan dikendalikan,” tegas Lex Wu.
Komitmen PASTI Indonesia
Sebagai organisasi pengawas demokrasi, PASTI Indonesia berkomitmen untuk terus mengawal proses pemilu di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang rentan terhadap intervensi politik.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Independensi bukan slogan, tapi prinsip. Kami siap berdiri bersama Masyarakat Papua untuk menegakkan demokrasi yang jujur dan adil,” tutup Lex Wu.
