PASTI Indonesia, sebagai lembaga advokasi publik yang berkomitmen pada transparansi, keadilan, dan partisipasi rakyat, menyampaikan sikap resmi terkait laporan terbaru Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berjudul Papua dalam Cengkeraman Militer: Laporan Situasi HAM di Papua 2023–2025.
Laporan ini mengungkap fakta-fakta pelanggaran HAM yang sistematis terhadap Orang Asli Papua (OAP), termasuk operasi militer tanpa dasar hukum, gelombang pengungsian massal, pembatasan kebebasan sipil, serta eksploitasi ruang hidup melalui konsesi tambang dan perkebunan.
Sikap Resmi PASTI Indonesia
- Solidaritas Kemanusiaan PASTI Indonesia menyatakan solidaritas penuh kepada rakyat Papua yang menjadi korban represi militer dan kebijakan pembangunan eksploitatif. Kami menegaskan bahwa Papua bukan ruang kosong, melainkan tanah hidup dengan martabat dan hak yang harus dihormati.
- Penolakan Militerisasi Ruang Sipil Kami menolak pengerahan militer di sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas publik yang mengakibatkan perampasan ruang hidup rakyat Papua. Militerisasi bukanlah jalan pembangunan, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
- Kritik terhadap Pembangunan Eksploitatif Konsesi tambang dan perkebunan monokultur terbukti tidak menurunkan angka kemiskinan di Papua. Sebaliknya, ia memperdalam ketimpangan dan memicu konflik. PASTI Indonesia menegaskan bahwa pembangunan yang mengabaikan hak masyarakat adat adalah bentuk kolonialisme baru.
- Dukungan terhadap Advokasi YLBHI Kami mendukung penuh langkah YLBHI dalam membuka tabir pembungkaman informasi, menghadirkan data, dan menyuarakan realitas Papua yang sering ditutup rapat oleh negara. Laporan ini adalah dokumen penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat HAM.
- Seruan Kebijakan Negara PASTI Indonesia menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk:
- Menghentikan operasi militer tanpa dasar hukum di Papua.
- Menjamin akses penuh bagi jurnalis, pemantau independen, dan mekanisme HAM internasional.
- Mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri rakyat Papua.
- Memenuhi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik OAP secara menyeluruh.
Lampiran Data Kunci dari Laporan YLBHI (2023–2025)
📌 Gelombang Pengungsian
- Intan Jaya: 13.359 pengungsi (2025)
- Puncak: 13.461 pengungsi (2023–2025)
- Pegunungan Bintang: 3.409 pengungsi
- Paniai: 3.630 pengungsi
- Lanny Jaya: 2.300 pengungsi akibat serangan udara
- Fakfak: 500 pengungsi
- Yahukimo: 554 pengungsi
- Yalimo: 684 pengungsi
- Teluk Bintuni: 238 pengungsi
📌 Kemiskinan di Papua (Maret 2025)
- Papua Pegunungan: 30,03%
- Papua Tengah: 28,90%
- Papua Barat: 20,66%
- Papua Selatan: 19,71%
- Papua Barat Daya: 17,95%
- Provinsi Papua: 19,16% (Rata-rata nasional: 8,47%)
📌 Operasi Militer
- Satgas Habema (2024) → operasi gabungan tiga matra.
- Perubahan istilah KKB/KST menjadi OPM (2024) → memperluas sasaran operasi.
- Pengeboman udara di Kiwirok (Oktober 2025) → menggunakan jet tempur, drone, dan bahan peledak berat.
📌 Konsesi Tambang
- Total konsesi: 42 izin tambang (1.180.150 ha).
- Papua Tengah: 69,8% dari total konsesi.
- Papua Pegunungan (tanpa konsesi) tetap mencatat kemiskinan tertinggi (30,03%).
PASTI Indonesia percaya bahwa perjuangan untuk Papua adalah perjuangan untuk demokrasi dan kemanusiaan di Indonesia. Kami berdiri bersama YLBHI, bersama rakyat Papua, dan bersama seluruh elemen masyarakat sipil yang menolak represi serta menuntut keadilan.
Papua bukan tanah kosong. Papua adalah tanah hidup. Papua adalah rakyat yang berhak atas martabat dan kebebasan.
Jakarta, 16 Desember 2025 Atas nama PASTI Indonesia
YLBHI_Buku PAPUA DALAM CENGKRAMAN MILITER Laporan Situasi HAM di Papua- 2023-2025
