PRESS RELEASE
Konflik bersenjata di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, sejak Oktober 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Kontak tembak antara aparat keamanan dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB/OPM) menyebabkan korban jiwa di pihak aparat serta menciptakan rasa takut mendalam di masyarakat.
Akibatnya, warga sipil terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka. Hingga kini, sekitar 300 kepala keluarga atau ±500 jiwa masih mengungsi. Sebagian besar bertahan di hutan dengan kondisi minim pangan dan obat-obatan, sementara lainnya menempati posko darurat dengan fasilitas terbatas. Anak-anak terpaksa mengikuti sekolah darurat yang dibuka pemerintah daerah, namun akses pendidikan tetap jauh dari layak.
Kronologi
- Oktober 2025: Kontak senjata di Moskona Utara menewaskan seorang prajurit TNI. Sebanyak 212 warga mengungsi ke hutan dan posko darurat.
- November 2025: Jumlah pengungsi meningkat menjadi ±500 jiwa (300 KK) dari Distrik Moskona Utara, Moskona Utara Jauh, dan Moskona Barat.
- Saat ini: Warga masih bertahan di pengungsian, dengan kebutuhan mendesak berupa pangan, obat-obatan, dan jaminan keamanan.
Pandangan Perhimpunan PASTI Indonesia
- Kemanusiaan sebagai prioritas utama
- Keselamatan warga sipil harus menjadi pusat kebijakan.
- Pemerintah wajib memperkuat evakuasi, menyediakan pangan, obat-obatan, dan pendidikan darurat.
- Anak-anak pengungsi harus dijamin haknya untuk belajar dalam kondisi aman.
- Menolak gaya militerisme
- Pendekatan bersenjata tidak akan membawa solusi.
- Sejarah Papua menunjukkan bahwa kekerasan hanya memperpanjang luka dan memperdalam ketidakpercayaan.
- Yang dibutuhkan adalah dialog, rekonsiliasi, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat.
- Mendengar akar persoalan, bukan sekadar simbol
- “Mendengar Papua” bukan berarti sekadar mengangkat tokoh Papua di pemerintahan pusat.
- Jika akar persoalan tidak diselesaikan, maka langkah itu hanya menjadi “Gula-Gula Otsus”—tampak manis di luar, tetapi tidak menyentuh inti masalah.
- Akar persoalan Papua mencakup:
- Ketidakadilan ekonomi dan distribusi sumber daya.
- Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.
- Trauma sejarah akibat kekerasan dan pendekatan militer.
-
Harapan untuk pemerintahan Prabowo Subianto
- Kami berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar mendengar suara masyarakat Papua.
- Mendengar bukan hanya melalui representasi simbolik, melainkan dengan menyelesaikan konflik, membuka ruang dialog, dan memastikan keadilan sosial.
-
Pemerintah harus membangun mekanisme partisipatif yang melibatkan tokoh adat, gereja, perempuan, dan pemuda Papua.
“Perhimpunan PASTI Indonesia menyerukan agar pemerintah pusat segera menuntaskan konflik di Moskona, Teluk Bintuni, dengan pendekatan kemanusiaan dan dialog. Mengangkat tokoh Papua di pusat kekuasaan tidak cukup bila akar persoalan tetap diabaikan. Papua tidak membutuhkan gula-gula kebijakan, tetapi solusi nyata yang menjamin perdamaian, keadilan, dan masa depan yang aman bagi seluruh warganya.”
