Jakarta, PASTI Indonesia.ORG – Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia (PASTI Indonesia) melayangkan surat resmi kepada AS SDM Kapolri untuk menyoroti stagnasi kepemimpinan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Surat ini bukan sekadar kritik, melainkan peringatan keras bahwa sistem rotasi dan mutasi Polri sedang menghadapi ujian serius.
Selama lima tahun tanpa rotasi jabatan, Fakfak dinilai mengalami stagnasi yang berbahaya. PASTI Indonesia menilai kondisi ini sebagai bom waktu yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, monopoli kekuasaan, dan konflik kepentingan.
Hendriyana, “Kapolres Abadi”
Sorotan tajam diarahkan kepada Kapolres Fakfak, AKBP Hendriyana, yang disebut seolah menjadi “Kapolres Abadi.” Meski berbagai laporan dugaan penyimpangan kerap muncul, jabatan tersebut tetap tidak bergeser. Fakfak digambarkan sebagai kabupaten yang “dikunci oleh satu orang,” di mana kekuasaan berubah menjadi privilege yang kebal kritik.
Dari hasil investigasi PASTI Indonesia serta aduan masyarakat Fakfak, muncul pertanyaan serius mengenai latar belakang dan integritas kepemimpinan Hendriyana. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan bukan sekadar isu pribadi, melainkan menyangkut standar profesionalisme dan lemahnya mekanisme pengawasan internal Polri.
Temuan Investigasi PASTI Indonesia dari Aduan Masyarakat
PASTI Indonesia merangkum sejumlah temuan investigasi berdasarkan aduan masyarakat Fakfak:
- Penyalahgunaan wewenang: Dugaan intervensi dalam penanganan kasus hukum yang merugikan warga.
- Konflik kepentingan: Keterlibatan dalam jaringan kepentingan lokal yang menguntungkan kelompok tertentu.
- Pelanggaran etika: Laporan masyarakat tentang perilaku aparat yang tidak sesuai kode etik.
- Turunnya kepercayaan publik: Masyarakat mulai meragukan netralitas dan profesionalisme kepolisian Fakfak.
- Stagnasi organisasi: Tidak adanya penyegaran jabatan membuat sistem pengawasan internal melemah.
Komitmen Kapolri: Evaluasi dan Perbaikan
PASTI Indonesia menekankan bahwa komitmen Kapolri terhadap evaluasi dan perbaikan institusi harus diwujudkan secara nyata. Surat ini menjadi alarm keras agar Polri tidak kehilangan kepercayaan publik.
Langkah yang diharapkan antara lain:
- Evaluasi struktural menyeluruh di Kabupaten Fakfak.
- Rotasi jabatan berkala untuk mencegah monopoli kekuasaan.
- Penguatan pengawasan internal atas laporan dugaan penyimpangan.
- Penyegaran organisasi demi menjaga profesionalisme dan integritas Polri.
Fakfak kini menjadi simbol stagnasi kepemimpinan di tubuh Polri. Hendriyana disebut seolah tak tergoyahkan, meski bayang-bayang laporan penyimpangan terus menghantui. PASTI Indonesia menilai hal ini sebagai cermin kelemahan sistem rotasi dan mutasi Polri.
Jika komitmen Kapolri terhadap evaluasi dan perbaikan institusi tidak segera diwujudkan, maka risiko terbesar adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri – sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.
Lebih jauh, PASTI Indonesia menegaskan bahwa program pengembangan karakter melalui TOT Instruktur Polisi Sadar Berkarakter yang dicanangkan AS SDM Kapolri tidak boleh berhenti sebagai retorika. Program ini harus benar-benar dijalankan sebagai instrumen peningkatan kualitas personel, agar Polri tidak hanya kuat secara struktur, tetapi juga berkarakter dalam pengabdian kepada masyarakat. (admin)
