Seknas PI, Jakarta, 29 September 2025 — Saat publik menaruh harapan pada penertiban tambang ilegal di Papua Barat, justru muncul laporan dugaan korupsi terhadap Bupati Manokwari, Hermus Indou. Laporan itu dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru), menyasar dua proyek: pembangunan Gedung Wanita dan pemeliharaan Jalan Perkebunan Macuan.
Namun, PASTI Indonesia (Perhimpunan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi Indonesia) menilai laporan tersebut bukan sekadar tuduhan hukum. Ini adalah bagian dari skenario politik yang diduga kuat bertujuan menghambat kinerja Hermus Indou dalam membongkar jaringan tambang ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin dan merusak lingkungan.
“Hermus Indou memang tidak sempurna. Tapi saat ia mulai memperbaiki dan memberikan perubahan nyata kepada kabupaten, biarkanlah dia bekerja! Jangan baru bekerja sudah dihantam isu korupsi. Apalagi tuduhan itu tidak berdasar pada audit resmi negara,” tegas Lex Wu, Direktur PASTI Indonesia.
PASTI Indonesia Siapkan Sanggahan Lengkap ke KPK
PASTI Indonesia saat ini tengah menyusun dokumen sanggahan resmi yang akan diserahkan ke KPK dalam waktu dekat. Sanggahan tersebut mencakup:
- Video dokumentasi kebijakan penertiban tambang ilegal
- Data LHP BPK Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2020–2023
- Analisis kerugian daerah akibat tambang ilegal
- Kajian hukum dan lingkungan terkait modus operasi tambang liar
Dokumen ini disiapkan sebagai bentuk klarifikasi dan pembelaan terhadap agenda reformasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Bahaya Tambang Ilegal: Ekonomi Gelap dan Kerusakan Lingkungan
Tambang ilegal bukan hanya pelanggaran administratif. Ia adalah luka ekologis dan ekonomi yang terus menganga. Berdasarkan kajian PASTI Indonesia dan data pemerintah daerah:
- Kerugian fiskal daerah mencapai Rp375 miliar per tahun
- Potensi kerugian kumulatif sejak 2018 lebih dari Rp4 triliun
- Pencemaran merkuri dan sedimentasi sungai merusak hulu Sungai Wariori
- Jembatan penghubung Manokwari–Sorong rusak akibat banjir lumpur tambang
- Pemodal luar melobi pemilik ulayat secara langsung, meminggirkan pemerintah dan hukum
Tambang ilegal menciptakan zona abu-abu di mana hukum tak berlaku, dan rakyat hanya jadi penonton atas eksploitasi tanah mereka sendiri.
KPK Bukan Alat Kepentingan
PASTI Indonesia mengingatkan agar KPK tidak dijadikan alat oleh kepentingan politik atau ekonomi yang terganggu. Ketika pejabat publik mulai menegakkan hukum dan menyentuh sumber kekuatan ekonomi gelap, maka kriminalisasi sering dijadikan senjata.
“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” — Martin Luther King Jr. Ketidakadilan di mana pun adalah ancaman bagi keadilan di mana pun.
“If corruption is a disease, transparency is a central part of its treatment.” — Kofi Annan Jika korupsi adalah penyakit, maka transparansi adalah bagian utama dari pengobatannya.
“When the water starts boiling, it is foolish to turn off the heat.” — Nelson Mandela Ketika air mulai mendidih, adalah tindakan bodoh jika kita mematikan apinya.
Seruan untuk Publik dan Media
PASTI Indonesia menyerukan kepada publik, media, dan komunitas adat untuk tidak terjebak dalam opini yang dibentuk oleh laporan sepihak. Klarifikasi dan audit independen harus menjadi dasar, bukan tekanan politik.
“Keadilan tidak boleh tunduk pada intimidasi. Transparansi harus ditegakkan, bukan dimanipulasi,” tutup Lex Wu.
