PASTI Indonesia, Jakarta – Beredar undangan peliputan dan aksi demo yang di gelar oleh Forkot Mahasiswa Jakarta, dimana yang akan di laksanakan di KPK dan Kejaksaan Agung terkait dengan Issu “Suap” yang di-duga dilakukan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Madacan (DM) pada hari Rabu, 26 Mei 2025. Issu ini mencuat kembali setelah kasus Harun Masiku yang diduga “melibatkan” Hasto bergulir di Pengadilan Tipidkor Jakarta Pusat. Dimana diduga oleh sebagaian besar kalangan bahwa “Hasto” juga merupakan Korban “Kriminalisasi dan Sandera Politik“.
PASTI Indonesia yang melaporkan dan menemui KPK : Duduk Perkaranya sudah Jelas, Dominggus Mandacan bukan “Pelaku”, tapi Pihak yang di Todong Wahyu!
PASTI Indonesia sendiri, pada juni 2024 lalu pernah mengangkat persoalan dugaan suap ini dan melapor ke KPK. Namun faktanya dalam “Debat” PASTI Indonesia dengan KPK,serta mengacu pada Fakta Hukum, Dominggus Mandacan bukanlah Pelaku namun sebagai Korban “Todongan” dari Wahyu! Hal ini di perkuat dengan Putusan 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Dimana pada halaman 35 putusan tersebut, Jelas termaktub pernyataan Wahyu Setiawan “Bagaimana Kesiapan Pak Gubernur, aah cari-cari uang dulu”. Yang dimana ini menjadi pintu masuk Wahyu Setiawan, untuk “mengutip” Dana. Sedangkan tanggapan Dominggus Mandacan yang terbukti dalam Fakta Persidangan hanya datar saja “Nanti Kita Lihat Perkembangannya”. Yang Menyiratkan bahwa Dominggus Mandacan tidak tertarik terkait dengan permintaan Wahyu Setiawan.
Desakan Masyarakat Karena tidak ada Keterwakilan OAP di KPUD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025, Dilema Untuk Dominggus Mandacan untuk ikuti kemauan Wahyu Setiawan!
Dari investigasi dan Temuan PASTI Indonesia : Permintaan “Wahyu Setiawan” sebesar Rp.500.000.000 (terbilang Lima Ratus Juta Rupiah) ter-realisasi dikarenakan Desakan Masyarakat kepada Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan agar memperhatikan dan memperjuangan Keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) pada Kepengurusan KPUD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025. Sebagai Seorang Gubernur yang merupakan Implementasi Suara Masyarakat, maka menjadi keharusan dan Kewajiban yang bersangkutan memperjuangkan Hak Orang Asli Papua. Dan Dana “Todongan” tersebut juga bukan berasal dari APBD Provinsi Papua Barat. Dari Informasi yang berhasilkan PASTI Indonesia Kumpulkan, Dana tersebut berasal dari Urunan Masyarakat dan Pengusaha di Papua Barat yang menginginkan Keterwakilan Orang Asli Papua di KPUD Provinsi Papua Barat Periode 2020-2025.
Oleh karena itu, setelah menemukan Fakta serta kesesuaian dengan Putusan Nomor : 28/Pid.Sus–TPK/2020/PN.Jkt.Pst. PASTI Indonesia tidak pernah lagi mempersoalkan Dugaan “Suap” yang menimpa Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Dikarenakan Dominggus Mandacan sendiri dalam persoalan ini juga sebagai Korban “Todongan” Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI saat itu.
Seruan Demo Forkot Mahasiswa Jakarta, Tidak Tepat Dengan Situasi Papua Barat Saat ini! Picu Konflik di Tanah Papua Barat!
PASTI Indonesia mengapresiasi sikap Kritis Forkot Mahasiswa Jakarta namun sayangnya seruan Aksi Forkot Mahasiwa Jakarta kurang tepat, dikarenakan Dominggus Mandacan dalam persoalan ini juga sebagai “Korban” dari Wahyu Setiawan. Dan Aksi yang di lakukan oleh Forkot Mahasiwa Jakarta dapat memicu Konflik di Tanah Papua Barat, yang saat ini sendiri kondisinya sedang tidak baik-baik saja,dikarenakan Efisiensi Anggaran sehingga menghambat beberapa Program Pembangunan di Papua Barat.
PASTI Indonesia mendukung semua perlawanan terhadap Kriminalisasi, termasuk yang diduga menimpa Hasto. Namun alangkah baiknya, semangat perlawanan ini tidak ternodai dengan “salah Pukul”, dimana yang akan di pukul juga sama-sama Korban.
Masyarakat di Papua Barat tidak boleh terprovokasi dan terpancing “Oknum” yang sedang berselancar!
Situasi semacam ini, terutama dengan adanya Seruan Aksi tentu akan melahirkan banyak sekali Tanggapan maupun Reaksi, namun sebaiknya Masyarakat terkhususnya di Papua Barat tidak terpancing. Kondisi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat saat ini SOLID, mulai dari Gubernur,Sekda hingga Jajaran Perangkat Daerah, oleh karena itu Masyarakat harus lebih tenang dalam menyikapi semua dinamika yang terjadi. Jika Masyarakat terprovokasi, maka hanya memberikan momentum bagi “Oknum” nakal yang sedang ingin berselancar dengan mengadu domba para pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang jika hal ini dibiarkan terjadi tentu akan mengganggu kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Dominggus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat tahun 2025-2030.
(Lex)
