Proyek Strategis Nasional (PSN) Pupuk Kaltim di Fakfak adalah cermin nyata bagaimana politik pencitraan sering berlari lebih cepat daripada kajian teknis dan akuntabilitas publik.
Pada 23 November 2023, Presiden Joko Widodo hadir di Arguni, Fakfak, meresmikan peletakan batu pertama. Publik disuguhi janji industrialisasi Papua Barat, lapangan kerja, dan kebangkitan ekonomi kawasan timur Indonesia. Fakfak dijadikan panggung besar, simbol pembangunan yang digadang-gadang.
Namun, dua tahun berselang, panggung itu runtuh. Tanah berongga di Arguni membuat pondasi pabrik mustahil dibangun. Proyek pun dipindahkan ke Tomage pada 2025. Fakfak yang dulu dielu-elukan kini hanya menyimpan jejak seremoni, sementara janji industrialisasi bergeser ke titik lain.
Lebih tajam lagi: sebelum proyek dipindahkan, hutan di Fakfak sudah ditebang. Kayu-kayu sudah keluar dari tanah adat, kawasan hutan sudah diubah statusnya menjadi “area penggunaan lain”. Semua dilakukan demi proyek yang ternyata tidak bisa berdiri di lokasi awal. Pertanyaannya: ke mana kayu-kayu itu pergi? siapa yang mengawasi distribusinya? Fakfak kehilangan pohon, kehilangan tanah, tetapi belum mendapatkan industri.
Kepala Suku Besar Kembaran di Distrik Tomage Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Abdul Rasah Urbon Soroti Aktivitas Survei Pupuk Kaltim yang Dituding Ilegal di Mana Telah Menebas Habis 300 Pohon Hutan Adat dan Tidak Mendapatkan Ijin dari Masyarakat Adat, Sabtu (6/12/2025).
Pola yang Berulang: Fakfak dan Bandara Siboru
Fakfak sudah pernah merasakan janji panjang lewat Bandara Siboru. Groundbreaking dilakukan sejak 2014, tetapi pembangunan berlarut-larut hampir satu dekade sebelum akhirnya diresmikan pada 2023. Kritik utama: proyek dijadikan simbol politik, sementara masyarakat menunggu terlalu lama untuk hasil nyata.
Catatan terkait Bandara Siboru :
Temuan Kampak Papua pada 2011
Bandara Siboru: Dari Penolakan Teknis ke Seremoni Politik
Bandara Siboru di Fakfak bukanlah proyek yang lahir dari kajian matang sejak awal. Dokumen resmi Kementerian Perhubungan tahun 2012 menunjukkan bahwa rencana pembangunan bandara ini sempat ditolak. Alasan penolakan sangat teknis dan masuk akal:
- Lokasi Siboru berbukit-bukit, berisiko tinggi secara konstruksi.
- Belum masuk dalam RTRW dan Tata Wilayah Provinsi Papua.
- Bandara Torea dinilai masih cukup untuk melayani kebutuhan penerbangan regional.
Namun, bertahun-tahun kemudian, di era Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, proyek ini disahkan dan dijadikan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan dimulai, tarik panjang selama hampir satu dekade, dan akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 23 November 2023.
Fakta yang Perlu Diungkap
- 2012: Ditolak karena kontur tanah dan belum masuk RTRW.
- 2014–2020: Proses pembebasan lahan dan kajian ulang berlangsung lambat.
- 2021–2023: Proyek dipercepat dan dijadikan PSN.
- 2023: Diresmikan Jokowi bersamaan dengan seremoni proyek pupuk.
Terkait Budi Karya Sumadi :
Budi Karya Sumadi adalah tokoh kunci yang memberikan izin pembangunan Bandara IWIP di Morowali—sebuah keputusan strategis yang erat kaitannya dengan kepentingan industri nikel nasional dan investasi asing, khususnya dari Tiongkok.
Fakta Penting: Bandara IWIP dan Peran Budi Karya
- Bandara IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park) di Morowali, Sulawesi Tengah, adalah fasilitas udara yang melayani kawasan industri nikel terbesar di Indonesia.
- Izin awal sempat ditolak oleh Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan sebelumnya, karena alasan teknis dan tata kelola.
- Namun, di era Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, izin tersebut akhirnya diberikan, membuka jalan bagi operasional bandara khusus yang terintegrasi dengan industri nikel.
- Bandara ini tidak memiliki perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi, sehingga sempat dipertanyakan oleh Dewan Pertahanan Nasional karena berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi.
- Investasi nikel di Morowali didominasi oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, dan bandara IWIP menjadi simpul logistik penting dalam rantai hilirisasi nikel nasional
Kini, dengan proyek pupuk, publik berhak curiga: jangan-jangan ini hanya panggung politik yang berulang, dengan rakyat kembali jadi penonton. Risiko “Siboru Jilid Dua” sangat nyata: janji diumumkan, hutan ditebang, lokasi dipindahkan, tetapi hasil nyata belum hadir.
Catatan terkait Proyek Pupuk Kaltim di Fakfak :
Jejak Kepentingan dan Koneksi Korporasi
PASTI Indonesia mencatat keterkaitan antara dua proyek ini dengan jaringan perusahaan dan tokoh strategis:
- PT Papua Jaya, yang mengerjakan PSN Bandara Siboru dan Pupuk Kaltim, dipimpin oleh Santoso Banda—pernah mewakili Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam kegiatan publik.
- PT Bersama Papua Unggul, terhubung dengan PT Papua Jaya, memiliki 450 lembar saham atas nama Bahlil Lahadalia.
-
Eka Sastra, Komisaris Independen PT Pupuk Kaltim, juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Investasi.
Relasi : Bahlil Lahadalia dan Samaun Dahlan
- Bahlil Lahadalia sebelum menjabat sebagai Menteri Investasi bukan sekadar “teman lama” Samaun Dahlan, melainkan kontraktor proyek di Fakfak.
- Proyek-proyek tersebut dijalankan melalui Dinas PUPR Kabupaten Fakfak, di mana Samaun Dahlan saat itu menjabat sebagai pejabat teknis sebelum menjadi Bupati Fakfak.
- Beberapa proyek yang melibatkan keduanya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menimbulkan sorotan publik terkait potensi konflik kepentingan dan integritas tata kelola proyek.
Pengakuan Jujur Samuan Dahlan terkait kedekatannya dengan Bahlil Lahadalia
“Pemerintah tidak sepatutnya menari di atas ketidaktahuan rakyat; di era transparansi digital, setiap langkah harus berpijak pada keterbukaan dan kejujuran.”
Kritik Anggota Dewan terkait Pupuk Kaltim di Fakfak
Kritik PASTI Indonesia
- Seremoni tanpa kajian: Groundbreaking dilakukan tanpa memastikan kelayakan teknis. Fakfak dijadikan panggung legitimasi politik, bukan pusat kajian pembangunan.
- Hutan ditebang, janji bergeser: Kayu sudah keluar, tanah adat sudah dilepas, tetapi pabrik bergeser ke Tomage. Dampak ekologis dan sosial tetap ditanggung masyarakat lokal.
- Transparansi yang hilang: Publik tidak pernah diberi penjelasan jujur tentang risiko geologi dan dampak lingkungan. Fakfak hanya menerima kabar pindah lokasi tanpa akuntabilitas.
- Risiko tarik panjang: Tanpa kepastian timeline, proyek pupuk berpotensi menjadi “Siboru baru”: panjang janji, panjang seremoni, panjang penantian.
PASTI Indonesia menegaskan bahwa proyek pupuk ini bukan fiktif, tetapi narasi yang dijual ke rakyat adalah menyesatkan. Publik diberi janji, diberi seremoni, tetapi tidak diberi kejujuran. Fakfak layak menuntut lebih dari seremoni. Fakfak layak menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepastian.
Pembangunan bukan sekadar batu pertama, melainkan pondasi kepercayaan rakyat yang tidak boleh retak. Fakfak berhak atas jawaban: bukan hanya kapan pabrik berdiri, tetapi juga ke mana kayu-kayu hutan yang sudah terlanjur ditebang. (admin)
