SIARAN PERS

PERHIMPUNAN PASTI INDONESIA

Perhimpunan PASTI Indonesia menyampaikan evaluasi kritis terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi ini disusun berdasarkan data publik, laporan media nasional, analisis akademik, serta suara masyarakat sipil dan komunitas akar rumput. Kami menilai bahwa arah kebijakan pemerintahan saat ini menunjukkan kecenderungan populisme fiskal, pelemahan demokrasi, ekspansi jabatan, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial dan tata kelola yang transparan.

Ekonomi: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan

Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal II 2025, tertinggi di G20. Namun, menurut CORE Indonesia dan analisis Kompas, pertumbuhan ini belum menyentuh lapisan bawah. Daya beli stagnan, pengangguran terselubung meningkat, dan ketimpangan tetap tinggi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran Rp71 triliun, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp460 triliun per tahun. Untuk menutup biaya tersebut, pemerintah memangkas anggaran pendidikan dan bansos. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyebut MBG sebagai indikator bahwa Presiden Prabowo mengabaikan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola publik.

Program MBG: Krisis Kesehatan & Ketidakjelasan Tata Kelola

MBG telah menimbulkan krisis kesehatan serius:

• 121 siswa keracunan di SMKN 1 Cihampelas, Bandung Barat.
• 220 siswa dirawat di Cipongkor, Jawa Barat.
• Seorang siswi (inisial BR) diduga meninggal dunia.

Menu MBG yang viral di media sosial hanya berisi 3 iris kentang rebus, 1 pangsit goreng, wortel rebus, jeruk, dan saus tomat. Komnas HAM menegaskan bahwa hak atas pangan adalah hak asasi manusia. Pemerintah wajib menjamin kualitas makanan, bukan sekadar distribusi.

Pendidikan: Terpinggirkan Demi Program Populis

Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Di tengah tantangan global dan transformasi digital, Indonesia membutuhkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan berdaya saing. Namun, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran justru menunjukkan arah kebijakan yang mengabaikan prioritas pendidikan.

Program MBG yang menyedot anggaran Rp71 triliun telah memaksa alokasi pendidikan untuk “berbagi piring” dengan makan siang gratis. Padahal, amanat konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Akibatnya, program strategis seperti peningkatan kualitas guru, digitalisasi sekolah, dan pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal terhambat.

Ironisnya, program MBG yang menyasar anak sekolah justru menimbulkan risiko kesehatan dan ketidakpercayaan publik. Pemerintah harus mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama, bukan korban efisiensi anggaran.

Polemik Energi & Tambang: Bahlil di Pusaran Kritik

Sektor energi dan tambang menjadi sorotan tajam. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dinilai sebagai aktor sentral dalam ekspansi proyek gas dan tambang yang tidak transparan dan rawan konflik kepentingan. Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menyebut Bahlil sebagai “makelar kebijakan” yang lebih melayani kepentingan oligarki daripada rakyat.

Proyek-proyek gas dan tambang yang difasilitasi Bahlil belum disertai audit publik, partisipasi masyarakat sipil, atau kajian dampak lingkungan yang memadai. Publik mempertanyakan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ekspansi ini.

Kabinet Gemuk & Rangkap Jabatan: Ekspansi Tanpa Efisiensi

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan tren ekspansi jabatan yang bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi. Kabinet Merah Putih dinilai “obesitas struktural”, dengan penambahan staf khusus, wakil menteri, dan jabatan non-struktural yang belum menunjukkan hasil nyata.

Terbaru, Kementerian Dalam Negeri kini memiliki tiga Wakil Menteri sekaligus: Akhmad Wiyagus, Ribka Haluk, dan Bima Arya Sugiarto. Menteri Tito Karnavian menyatakan bahwa ketiganya akan dibagi berdasarkan zona waktu Indonesia: barat, tengah, dan timur. Namun, publik mempertanyakan urgensi dan efektivitas penambahan ini, mengingat belum ada indikator kinerja yang jelas dari para Wamendagri sebelumnya.

Selain itu, 26 wakil menteri diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, termasuk Wamenpora Taufik Hidayat di PLN Energi Primer. Praktik rangkap jabatan ini dinilai rawan konflik kepentingan dan mengaburkan akuntabilitas publik.

Mahasiswa Fakultas Hukum UI telah menggugat UU Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi, menyoroti dominasi politik dan lemahnya kontrol publik terhadap struktur kekuasaan.

Reformasi POLRI: Sekadar Omon-Omon

Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk mereformasi Polri, namun hingga Oktober 2025 belum ada kejelasan struktur, mandat, atau tenggat waktu tim reformasi. Kompolnas menyebut reformasi harus menyentuh HAM, digitalisasi, dan pengawasan internal, namun belum ada langkah konkret.

Penangkapan mahasiswa dan pelajar pasca-demonstrasi Agustus 2025 menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap kebebasan sipil. KontraS menyebut penegakan HAM di era Prabowo “semakin gelap”, dengan budaya impunitas yang menguat. Reformasi Polri yang dijanjikan hanya menjadi retorika kosong—sekadar omon-omon.

Komunikasi Publik: Retorika Mengalahkan Realisasi

Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang dinilai simbolik dan elitis. Banyak pidato dan janji besar, namun implementasi lambat dan tidak terukur. Media sosial dipenuhi kritik dari netizen: “lebih banyak gaya daripada isi”.

Pernyataan Sikap

Perhimpunan PASTI Indonesia menyerukan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap program MBG, termasuk audit kualitas pangan dan distribusi.
2. Menghentikan praktik rangkap jabatan dan memperkuat integritas birokrasi.
3. Memprioritaskan pendidikan dan perlindungan HAM sebagai fondasi pembangunan nasional.
4. Membuka ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan strategis.
5. Menepati janji reformasi hukum dan memperkuat akuntabilitas institusi penegak hukum.

Perhimpunan PASTI Indonesia akan terus mengawal arah kebijakan nasional demi terwujudnya pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kami berdiri bersama masyarakat sipil, komunitas lokal, dan generasi muda untuk memastikan bahwa demokrasi tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi nyata dalam praktik.

Jakarta, 14 Oktober 2025 Perhimpunan PASTI Indonesia Untuk Keadilan, Partisipasi, dan Harapan Publik