SORONG, PAPUA BARAT DAYA — Sebuah institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat di mana nalar diasah dan karakter dibentuk. Namun, apa yang terjadi di SMP Kristen Kalam Kudus Sorong baru-baru ini justru mempertontonkan pemandangan yang memuakkan: Arogansi kekuasaan yang berujung pada pembungkaman hak dasar anak.
Intimidasi di Balik Meja Guru: “Kamu Bisa Tidak Lulus!”
Sebuah video viral menjadi bukti otentik bagaimana ruang kelas diubah menjadi arena intimidasi. Dalam rekaman tersebut, seorang siswa yang mencoba menyuarakan aspirasi kritis mengenai metode pengajaran justru dibalas dengan bentakan dan ancaman penghancuran masa depan.
“Saya akan tuntut kamu! Kamu bisa tidak lulus!” Kalimat ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan bentuk Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan) yang nyata. Ketika seorang pendidik menggunakan otoritas nilai dan kelulusan untuk membungkam logika siswa, saat itulah fungsi pendidikan sebagai alat pembebasan telah mati.
Pola Sistemik: Belajar dari Kasus Karyn
PASTI Indonesia menegaskan bahwa arogansi guru dalam video tersebut bukanlah insiden tunggal yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari pola besar manajemen sekolah yang bermasalah. Kita tidak boleh lupa pada tragedi yang menimpa Karyn.
Karyn adalah simbol dari korban “Pendidikan Transaksional.” Ia didepak dari sekolah bukan karena kegagalan akademik, melainkan karena sekolah menerapkan tekanan sentimen terhadap orang tua sehingga berdampak pada Karyn. Kasus Karyn membuktikan bahwa di sekolah ini, integritas bisa ditukar dengan kenyamanan elit, dan hak seorang anak bisa dikorbankan demi meredam ego kelompok tertentu.
Kalam Kudus Sorong kini lebih nampak sebagai “perusahaan kepentingan” daripada sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan kasih dan keadilan.
Pelanggaran Hukum yang Telanjang
Tindakan diskriminatif dan intimidatif ini merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan hukum positif di Indonesia:
-
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Pasal 54 secara eksplisit mewajibkan sekolah memberikan perlindungan dari kekerasan psikis. Ancaman tidak lulus dan intimidasi verbal adalah bentuk kekerasan psikis yang merusak mentalitas anak.
-
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Mengeluarkan siswa (Karyn) karena sentimen orang tua adalah pengkhianatan terhadap UU ini.
Desakan PASTI Indonesia: Mendorong Ketegasan Pemerintah
Pendidikan di Sorong tidak boleh dibiarkan menjadi hutan rimba di mana yang kuat menindas yang lemah. PASTI Indonesia menuntut tindakan konkret:
-
Dinas Pendidikan Papua Barat Daya: Jangan hanya menjadi penonton administratif. Lakukan audit menyeluruh terhadap manajemen SD-SMP Kristen Kalam Kudus Sorong. Jika diskriminasi menjadi budaya, izin operasional mereka harus ditinjau ulang!
-
Kemendikdasmen RI: Di bawah nakhoda baru, pusat harus hadir di tanah Papua untuk memastikan tidak ada lagi “Karyn-Karyn” lain yang haknya dirampas oleh tembok sekolah yang diskriminatif.
-
Rehabilitasi Mental: Sekolah wajib bertanggung jawab atas pemulihan nama baik dan kondisi psikologis siswa yang telah mereka intimidasi.
Jangan Takut Bersuara!
Kepada seluruh siswa dan orang tua di Sorong, kasus ini adalah alarm keras bagi kita semua. Sekolah yang hebat bukan dinilai dari kemegahan gedungnya, melainkan dari seberapa adil mereka memperlakukan siswanya.
PASTI Indonesia tidak akan berhenti bersuara hingga keadilan bagi Karyn tegak, dan intimidasi di ruang kelas berhenti. Karena di hadapan hukum dan pendidikan, setiap anak memiliki derajat yang sama.
