PERNYATAAN SIKAP PASTI INDONESIA
19 September 2025
PASTI Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, yang diduga terjadi setelah ia menegur anak Walikota Prabumulih karena memarkir mobil di lapangan sekolah. Lapangan tersebut merupakan ruang aktivitas siswa, termasuk marching band, bukan tempat parkir pribadi.
Kami mencatat bahwa jabatan kepala sekolah dan satpam telah dikembalikan. Namun kami tidak akan memuji tindakan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Pemulihan jabatan bukan pengakuan salah, melainkan respons terhadap tekanan publik. Dan tekanan itu muncul karena publik muak melihat kekuasaan dijalankan tanpa akal sehat.
Kami prihatin karena:
- Institusi pendidikan telah dipermalukan demi kenyamanan pribadi. Sekolah bukan garasi keluarga pejabat. Aturan bukan untuk dilanggar oleh anak penguasa.
- Walikota Prabumulih justru mengakui bahwa ia menegur kepala sekolah karena anaknya kehujanan dan tidak diizinkan masuk mobil di area sekolah. Ini menunjukkan bahwa intervensi pribadi memang terjadi, meski dibungkus dengan alasan “penyegaran organisasi”.
- Kemendagri telah menegur Walikota secara tertulis. Artinya, negara pun mengakui bahwa tindakan ini menyalahi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Kami bertanya: Apakah Walikota Prabumulih benar-benar tidak belajar dari gelombang kemarahan publik pada 25–31 Agustus? Atau lebih buruk: Apakah ia sengaja mendorong dirinya menjadi pamatik baru untuk “di-Nepalkan”—didorong keluar oleh rakyat yang muak terhadap kekuasaan yang pongah dan tidak tahu diri?
Kami juga mencatat bahwa Walikota Prabumulih adalah kader Partai Gerindra. Maka kami tegaskan:
- Kader Gerindra yang mempermalukan Prabowo Subianto dengan perilaku feodal dan impulsif bukan hanya merusak citra partai, tapi juga mengkhianati semangat patriotisme dan disiplin yang diklaim oleh Prabowo sendiri.
- Jika Gerindra membiarkan perilaku seperti ini tanpa evaluasi dan sanksi, maka publik berhak bertanya: apakah partai ini benar-benar peduli pada etika kepemimpinan, atau hanya sibuk mengumpulkan suara tanpa peduli kualitas kadernya?
Kami tidak mencampuri urusan rumah tangga. Tapi ketika seorang pejabat memiliki empat istri dan menjadikan urusan domestik sebagai alasan untuk mengacak-acak institusi pendidikan, maka publik berhak bertanya: Apakah kebijakan kota ditentukan oleh ego keluarga, atau oleh kepentingan rakyat?
PASTI Indonesia menuntut:
- Evaluasi internal oleh Partai Gerindra terhadap kader yang mencoreng nama partai dan pemimpinnya.
- Pernyataan terbuka dari Prabowo Subianto bahwa etika dan akal sehat tetap menjadi standar dalam memilih dan mempertahankan pejabat daerah.
- Komitmen dari Kemendagri untuk memastikan kepala daerah tidak menjadikan jabatan sebagai alat balas dendam pribadi.
- Perlindungan terhadap institusi pendidikan dari intervensi kekuasaan yang tidak berdasar.
Kami percaya bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan alat pamer privilese. Kami percaya bahwa rakyat berhak dipimpin oleh mereka yang mengedepankan akal sehat, etika, dan kepentingan umum.
Jika Walikota Prabumulih merasa dirinya kebal kritik, maka biarlah sejarah yang berbicara. Nepal bukan sekadar negara—ia adalah simbol bahwa rakyat bisa menolak pemimpin yang lupa diri.
