SIARAN PERS
Papua Bukan Panggung Seremoni: PASTI Indonesia Desak Transparansi Anggaran dan Perlindungan Budaya dalam Kunjungan Wapres
Jakarta, 4 November 2025 — Lembaga PASTI Indonesia menyampaikan kritik tajam terhadap gaya kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama rombongan BP3OKP ke Papua Barat hari ini, yang dinilai mencederai semangat efisiensi anggaran negara dan memperlihatkan eksploitasi simbolik terhadap budaya Papua.
Kegiatan yang diklaim sebagai bagian dari percepatan pembangunan Papua justru menampilkan ironi: rombongan besar, penyambutan adat penuh bunga, penggunaan pesawat militer, dan akomodasi protokoler yang menyerupai tur budaya daripada misi pembangunan berbasis data dan partisipasi rakyat.
“Papua bukan panggung seremoni. Jika negara serius membangun Papua, hentikan gaya kunjungan yang boros dan tidak berdampak. Rakyat Papua tidak butuh bunga dan busana adat untuk pejabat—mereka butuh air bersih, sekolah, dan layanan kesehatan yang layak,” tegas Lex Wu, Direktur PASTI Indonesia.
Kontradiksi dengan Instruksi Presiden Soal Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemangkasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial hingga 50% sebagai bagian dari reformasi fiskal dan efisiensi APBN. Namun, kegiatan hari ini menunjukkan praktik yang bertolak belakang:
- Belanja protokoler yang tidak efisien, termasuk logistik penyambutan, akomodasi rombongan, dan penggunaan pesawat militer.
- Minim transparansi anggaran, tanpa penjelasan publik apakah biaya ditanggung APBN lintas kementerian atau kontribusi APBD Papua Barat.
- Simbolisme tanpa substansi, karena tidak ada laporan konkret soal capaian pembangunan, alokasi dana Otsus, atau partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.
PASTI Indonesia Pertanyakan Rombongan Ibu-Ibu
PASTI Indonesia juga mempertanyakan kehadiran sejumlah ibu-ibu dalam rombongan yang tampak mengenakan pakaian adat dan turun dari pesawat militer bersama pejabat pusat. Tidak ada kejelasan apakah mereka merupakan bagian dari struktur BP3OKP, pendamping resmi, atau sekadar peserta seremoni.
“Kami ingin tahu: siapa mereka, apa peran mereka, dan atas anggaran siapa mereka hadir? Jika ini bukan bagian dari struktur resmi, maka ini adalah pemborosan yang tidak bisa dibenarkan. Di tengah seruan efisiensi, kehadiran rombongan seremoni tanpa fungsi jelas adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan fiskal,” tegas Lex Wu.
Simbolisme Budaya yang Tidak Konsisten: Topi Adat Dipakai, Tapi Pernah Dibakar
PASTI Indonesia juga menyoroti penggunaan atribut budaya Papua oleh pejabat pusat, termasuk topi adat dan noken, sebagai bagian dari seremoni penyambutan. Meskipun secara simbolik dianggap sebagai bentuk penghormatan, praktik ini dinilai tidak konsisten dengan sikap pemerintah pusat terhadap insiden budaya yang terjadi sebelumnya.
“Beberapa waktu lalu, aparat negara membakar topi adat Papua dalam sebuah seremoni resmi. Pemerintah pusat bungkam. Hari ini, topi adat dikenakan sebagai aksesoris seremoni. Ini bukan penghormatan—ini bentuk kekerasan simbolik yang belum diselesaikan,” ujar Lex Wu.
Insiden pembakaran mahkota Cenderawasih—simbol adat Papua—oleh aparat BBKSDA Papua sebagai bagian dari pemusnahan barang bukti hasil sitaan satwa liar, telah memicu kemarahan masyarakat adat. Meskipun permintaan maaf disampaikan, tidak ada langkah hukum atau pemulihan simbolik yang dilakukan pemerintah pusat.
“Kami menolak pendekatan visual tanpa substansi. Jika negara ingin dihormati di Papua, mulailah dengan menghormati simbol-simbolnya secara utuh—bukan hanya saat kamera menyala,” tambah Lex.
PASTI Indonesia menyerukan langkah-langkah korektif dan transparan:
- Permintaan Informasi Publik kepada Kemendagri dan Sekretariat Wapres terkait rincian anggaran kegiatan hari ini, termasuk daftar peserta dan fungsi masing-masing.
- Audit oleh BPK terhadap belanja protokoler lintas kementerian dalam kunjungan ke Papua.
- Reformasi format kunjungan pejabat pusat, agar lebih fokus pada substansi pembangunan dan partisipasi masyarakat lokal.
- Evaluasi kebijakan perlindungan budaya Papua, termasuk penanganan insiden pembakaran simbol adat dan jaminan non-diskriminasi terhadap ekspresi budaya lokal.
PASTI Indonesia menegaskan bahwa pembangunan Papua harus dijalankan dengan pendekatan efisien, partisipatif, dan bermartabat. Di tengah krisis fiskal dan tuntutan keadilan anggaran, gaya kunjungan seperti hari ini hanya memperlebar jarak antara retorika dan realitas.
“Kami tidak akan diam melihat APBN dipakai untuk pencitraan. Papua adalah tanah harapan yang harus dibangun dengan keadilan, bukan dengan seremoni.”
